Golkar Tegaskan Biaya Munaslub 2017 Bukan Berasal dari Uang Suap Eni Maulani Saragih

“Saya tegaskan dalam pembiayaan Munaslub 2017 lalu tidak ada uang yang aneh-aneh.

Golkar Tegaskan Biaya Munaslub 2017 Bukan Berasal dari Uang Suap Eni Maulani Saragih
Warta Kota/Hamdi Putra
Rapat Pleno di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (27/8/2018) sore. 

KETUA Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, TB. Ace Hasan Syadzily menegaskan biaya penyelenggaran Munaslub Partai Golkar 2017 tidak seperti yang dikatakan tersangka kasus korupsi proyek PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih.

“Saya tegaskan dalam pembiayaan Munaslub 2017 lalu tidak ada uang yang aneh-aneh. Semua dibiayai dari iuran anggota dari anggota Fraksi Golkar yang memberikan sumbangan penyelenggaraan Munaslub,” kata Ace Hasan Syadzily, Kamis (30/8/2018).

Menurutnya, Partai Golkar memiliki uang kas sendiri untuk mendanai penyelenggaraan Munaslub 2017.

Ia mengatakan bahwa tidak mungkin dan tidak benar bahwa Partai Golkar menggunakan uang suap yang diperoleh Eni Maulani Saragih.

“Kita harus tahu bahwa penyelenggaraan itu dibagi dua, ada SC dan OC. Kalau dalam pemberitaan dibilang uang suap itu dipergunakan SC untuk penginapan dan konsumsi itu salah besar, itu kan adanya di OC bukan di SC,” tuturnya.

Ace Hasan Syadzily menjelaskan Partai Golkar tegas dan jelas membantah pengakuan Eni Maulani Saragih.

Apa yang dikatakan Eni dalah pernyataan sepihak yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun.

Hal ini sudah dikonfirmasi kepada panitia Munaslub Partai Golkar tahun 2017.

"Kami telah konfirmasi kepada Ketua OC Munaslub, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Pak Ibnu Munzir sebagai Ketua SC, bahwa keduanya tidak pernah mendapatkan uang sepeserpun dari Eni," ucapnya.

Bahkan, Partai Golkar yang kini dipimpin Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berkomitmen terhadap gerakan anti korupsi melalui tagline 'Golkar Bersih'.

Selain itu, Partai Golkar dalam pembiayaan setiap kegiatan organisasi selalu memakai dana dari sumber yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Posisi Bu Eni sudah dinon-aktifkan sebagai pengurus, kita tunggu saja prosesnya. Sejauh ini kami berupaya untuk memilah persoalan itu, karena itu sebenarnya tindakan yang dilakukan Bu Eni secara pribadi bukan institusi partai. Karena kalau bertindak dalam institusi partai, harusnya masuk ke rekening partai, tapi ini kan tidak, makanya saya pastikan tidak benar. Apa lagi misalnya yang dilakukannya mengaku-ngaku atas nama partai padahal tidak, ini kan mengecewakan." Demikian penjelasan Ace Hasan Syadzily. (M15)

Penulis: Hamdi Putra
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved