Dugaan Korupsi 8 Stadion Mini Kota Bekasi, CBA Desak KPK Seret Dadang Ginanjar

CBA menyayangkan proses penyidikan stadion mini Pondok Gede sampai sekarang kasus dugaan korupsinya mangkrak atau tidak dilanjutkan lagi

Dugaan Korupsi 8 Stadion Mini Kota Bekasi, CBA Desak KPK Seret Dadang Ginanjar
Stadion Mini Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. (Foto: Brian Prasetyawan) 

DIREKTUR Center for Budget Analytics (CBA), Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Dugaan korupsi tersebut adalah berkaitan dengan pembangunan stadion mini yang menelan anggaran hingga puluhan milliar rupiah.

Uchok mengatakan bahwa dari tahun 2014 - 2017 Pemda Kota Bekasi mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan stadion mini di 8 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 27.283.092.700.

"Diantaranya stadion mini Bekasi Barat Kota Bekasi dengan anggaran sebesar Rp 1,4 Milliar, stadion mini Jatisampurna dengan anggaran sebesar Rp 1,9 Milliar, Stadion mini Bekasi Selatan Kota Bekasi sebesar Rp 2,4 Milliar," ujar Uchok dalam keterangan tertulisnya yang diterima Warta Kota Kamis (30/8/2018).

Selain itu,pembangunan stadion mini Kecamatan Rawalumbu dengan anggaran sebesar Rp 2,4 Milliar, stadion mini Bekasi Timur Kota Bekasi (Lapangan Multiguna) dengan anggaran sebesar sebesar Rp 5,2 Milliar, stadion mini Pondokgede sebesar Rp 6,6 Milliar, stadion mini Mustika Jaya dengan anggaran sebesar Rp 6,8 Milliar, serta stadion mini dan gedung serbaguna RW 03 Kelurahan Margamulya dengan anggaran sebesar Rp 356,8 juta.

"Dari 8 stadion mini tersebut diduga ada penyimpangan anggaran dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,7 Milliar. Tetapi, dari 8 stadion mini ini hanya satu proyek pembangunan stadion mini yang masuk ke proses penyidikan pihak Kejari Kota Bekasi, yaitu proyek pembangunan stadion mini Pondok Gede," tutur Uchok.

Namun CBA menyayangkan proses penyidikan stadion mini Pondok Gede sampai sekarang kasus dugaan korupsinya mangkrak atau tidak dilanjutkan lagi oleh Kejari Kota Bekasi. Meskipun kasus tersebut tinggal memasuki tahapan penetapan tersangka.

Untuk itu pihaknya meminta KPK agar melakukan super visi kepada Kejari Bekasi. Selain itu CBA mendesak KPK menyeret Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar sebagai orang yang bertangggungjawab dan
dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kami dari CBA meminta kepada Kejari Kota Bekasi untuk segera membuka kembali kasus tersebut," katanya. (M15)

Penulis: Hamdi Putra
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help