Beda Ucapan dari Anies Baswedan, Kabiro Hukum DKI Takkan Berikan Bantuan kepada Teguh Hendrawan

Biro Hukum DKI Jakarta juga tidak akan menerima surat dari polisi, terkait masalah yang menimpa Teguh Hendrawan tersebut.

Beda Ucapan dari Anies Baswedan, Kabiro Hukum DKI Takkan Berikan Bantuan kepada Teguh Hendrawan
WARTA KOTA/YOSIA MARGARETTA
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan 

KEPALA Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah memastikan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Teguh Hendrawan, tersangka kasus dugaan perusakan lahan warga.

Yayan mengatakan tidak adanya bantuan untuk Teguh Hendrawan, lantaran kasusnya bukan kategori perdata, melainkan pidana, sehingga bukan lagi urusan pemerintahan, melainkan pribadi.

“Dinas SDA kalau pidana kan enggak bisa, kalau Biro Hukum enggak bisa. Itu kan pidana, masuknya ke masalah pribadi,” ujar Yayan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Baca: Jadi Tersangka Kasus Perusakan Lahan Warga, Teguh Hendrawan: Saya Bingung, Harus Bagaimana Lagi Ya?

Biro Hukum DKI Jakarta juga tidak akan menerima surat dari polisi, terkait masalah yang menimpa Teguh Hendrawan tersebut. Yayan mengatakan, surat akan diterima pemerintahan, apabila yang dilaporkan adalah Pemprov DKI Jakarta, sedangkan kasus ini yang menjadi terlapor adalah Teguh Hendrawan.

“Kalau pidana nerimanya yang bersangkutan, bukan Biro Hukum. Kalau yang bersangkutan menginformasikanm kita terinformasi. Kita kalau biro hanya terkait perdata dan Pemprov saja,” jelas Yayan.

Pernyataan tersebut berbanding terbaik dengan apa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bantuan hukum kepada Teguh Hendrawan.

Baca: Anies Baswedan Pastikan Pemprov DKI Jakarta Berikan Bantuan Hukum kepada Teguh Hendrawan

"Tentu (bantuan hukum). Bahkan pas pemeriksaan, Teguh Hendrawan udah lapor ke saya sejak minggu lalu, bantuan hukum saat proses pemeriksaan, Biro Hukum pun ikut," ungap Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (30/8/2018).

Anies Baswedan juga mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BPK) DKI Jakarta, untuk menjelaskan semua peraturan perundangan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari aparatur sipil negara (ASN) yang mengalami perkara seperti itu.

"Kalau udah menyangkut perkara hukum kita akan ikuti semua ketentuan hukum yang ada," ucapnya.

Baca: Suhu Politik Jelang Pemilu Meningkat, Wiranto: Panas Wajar, tapi Jangan Sampai Mendidih

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan sebagai tersangka kasus perusakan.

Teguh Hendrawan diduga telah merusak atau memasuki pekarangan tanpa izin pemilik di Rawa Rorotan, Cakung, Jakarta Timur.

Surat pemanggilan pemeriksaan sebagai status tersangka dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Senin (27/8/2018).

Baca: Empat Penyelundup Sabu Jaringan Taiwan Divonis Mati, Satu Diantaranya Warga Indonesia

Penetapan tersangka tersebut setelah polisi melakukan gelar perkara pada 20 Agustus 2018, di mana penyidik telah memeriksa 21 saksi dan barang bukti dokumen terkait kasus tersebut.

Teguh dilaporkan oleh seorang warga bernama Felix Tirtawidjaja. Peristiwa yang menyeretnya menjadi tersangka itu, terjadi pada Agustus 2016. (Yanuar Nurcholis Majid)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved