Wali Kota Depok Belum Diperiksa Polisi Terkait Kasus Nur Mahmudi

Unit Tipikor Polresta Depok memanggil lebih 30 orang untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan kasus.

Wali Kota Depok Belum Diperiksa Polisi Terkait Kasus Nur Mahmudi
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pengusutan proyek oleh polisi dilakukan sejak November 2017. Diduga, ada kerugian uang negara mencapai Rp 10 Miliar dalam proyek ini. 

MANTAN Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, tahun 2015, oleh Polresta Depok.

Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto mengatakan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini baik dari pejabat Pemkot Depok atau anggota DPRD Depok, yang menjabat saat itu.

"Semuanya tergantung pengembangan penyidikan. Bisa ada tersangka baru atau tidak. Untuk semenntara ini baru dua itu yang kami tetapkan tersangka, NMI dan HP," katanya di Mapolresta Depok, Rabu (29/8/2018).

Menurut Didik, meski sudah memeriksa lebih dari 80 saksi dalam kasus ini, penyidik belum meminta keterangan atau memeriksa Wali Kota Depok saat ini, yakni Mohammad Idris Abdul Shomad.

Saat dugaan korupsi terjadi pada 2015 lalu, Idris merupakan Wakil Wali Kota Depok mendampingi Nur Mahmudi Ismail.

"Untuk pemeriksaan Wali Kota Depok saat ini, belum dilakukan. Karena penyidik melakukan pemeriksaan itu, harus ada dasar dan kepada orang yang ada kaitannya. Baik dia sebagai saksi, atau sebagai pihak yang terkait lainnya. Tentunya ini semua berdasar pertimbangan penyidik dalam melakukan proses," kata Didik.

Ke depan kata dia, fakta hukum yang ditemukan penydidik merupakan bagian dari langkah-langkah selanjutnya.

Dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 10 Miliar ini, kata Didik, pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa surat atau dokumen, yang menguatkan proses penyidikan hingga penetapan status sebagai tersangka.

Didik menuturkan, dari hasil auditor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat diketahui dari total Rp 17 miliar anggaran APBD yang digelontorkan untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut pada 2015, ada kerugian negara atau korupsi yang mencapai Rp 10 miliar lebih.

Ini artinya ada sekitar 58,8 persen anggaran yang diselewengkan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto saat itu.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help