Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail Dicekal

Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekda Depok Harry Prihanto dicekal.

Jadi Tersangka Korupsi, Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail Dicekal
Wartakotalive.com/Budi Samlaw Malau
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail saat menjadi sopir angkot untuk mensosialisasikan penggunaan kendaraan umum dan peraturan berkendara bagi para sopir, Selasa (19/11/2016). 

MANTAN Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Depok Harry Prihanto, telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi proyek pelebaran Jalan Nangka, Tapos, tahun 2015, oleh Polresta Depok.

Namun polisi belum menahan keduanya sampai, Rabu (29/8/2018).

Meski begitu, Kapolresta Depok Kombes Didik Sugiarto memastikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencekalan ke luar negeri kepada Nur Mahmudi dan Harry Prihanto.

Ini artinya keduanya tidak akan bisa bepergian ke luar negeri selama masa cekal.

"Semua prosedur termasuk pencekalan sudah kami lakukan," kata Didik.

Pada saatnya nanti tambah Didik, penyidik akan kembali memanggil Nur Mahmudi dan Harry Prihanto dan bisa saja langsung melakukan penahanan.

"Nanti pada waktunya kalau sudah mencukupi, kami akan melakukan pemanggilan lagi kepada mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Didik.

Didik menuturkan dari hasil auditor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat diketahui dari total Rp 17 miliar anggaran APBD yang digelontorkan untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut pada 2015, ada kerugian negara atau korupsi yang mencapai Rp 10 miliar lebih.

Ini artinya ada sekitar 58,8 persen anggaran yang diduga diselewengkan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto saat itu.

"Hasil auditor BPKP Jawa Barat diketahui kerugian negara mencapai Rp 10 miliar lebih dari total Rp17 Miliar anggaran APBD yang digelontorkan untuk pelebaran Jalan Nangka tersebut. Karenanya tim penyidik menemukan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh NMI dan HP, pada proses pembebasan lahan ini," kata Didik.

Halaman
12
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved