Asian Games 2018

KPK Minta Pejabat Negara Melapor Jika Terima Gratifikasi Tiket Pertandingan Asian Games 2018

Untuk itu, Febri Diansyah mengimbau agar para pejabat negara segera melapor ke Direktorat Gratifikasi KPK, jika menerima tiket Asian Games 2018.

KPK Minta Pejabat Negara Melapor Jika Terima Gratifikasi Tiket Pertandingan Asian Games 2018
Kompas.com
Febri Diansyah 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para penyelenggara negara atau pegawai negeri, melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya, termasuk tiket Asian Games 2018.

"Jika ada pejabat yang menerima tiket menonton pertandingan Asian Games 2018, kecuali undangan yang bersifat resmi seperti undangan pembukaan yang sudah dilakukan, maka sesuai ketentuan di pasal 16 UU KPK, gratifikasi tersebut wajib dilaporkan," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (28/8/2018).

Gratifikasi, menurut penjelasan pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berarti pemberian dalam arti luas, yang mencakup uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Baca: Ian Kasela Takkan Lepas Kacamata Hitamnya Jika Jadi Anggota DPR

KPK, kata Febri Diansyah, menerima sejumlah informasi adanya oknum pejabat yang menerima pemberian tiket, bahkan meminta tiket untuk menonton pertandingan Asian Games 2018. Febri Diansyah menegaskan hal tersebut tidak diperkenankan oleh aturan hukum yang berlaku.

Untuk itu, Febri Diansyah mengimbau agar para pejabat negara segera melapor ke Direktorat Gratifikasi KPK, jika menerima tiket Asian Games 2018.

Demi memudahkan pelaporan, KPK telah mengembangkan pelaporan gratifikasi secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), dan dapat diakses melalui telepon seluler Android atau IOS, atau juga langsung akses ke gol.kpk.go.id melalui website.

Baca: Tak Menyerah, PKS Bakal Ajukan Peninjauan Kembali Kasus Pemecatan Fahri Hamzah

"Dalam waktu maksimal 30 hari kerja, KPK akan melakukan analisis apakah gratifikasi tersebut menjadi milik penerima atau milik negara," terang Febri Diansyah.

Selanjutnya agar para pejabat tetap bersikap profesional dan menjunjung prinsip-prinsip anti-korupsi, KPK mengingatkan untuk tidak meminta, baik langsung ataupun tidak langsung, fasilitas-fasilitas yang dilarang diterima karena jabatannya. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved