Korupsi Proyek PLTU Riau

Idrus Marham Takkan Ajukan Praperadilan

Eni diduga menerima jatah sejumlah Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap, sejak November 2017 sampai Juli 2018.

Idrus Marham Takkan Ajukan Praperadilan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Mensos Idrus Marham memberi keterangan kepada wartawan seusai menyerahkan surat pengunduran dirinya selaku Mensos kepada Presiden Jokowi di Kompleks Istana, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2018). 

SAMSUL Huda, kuasa hukum Idrus Marham menegaskan, kliennya tidak akan mengajukan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas status tersangkanya dalam kasus dugaan ‎suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Tim hukum sudah melakukan pertemuan, dengan ini saya selaku kuasa hukum Bapak Idrus Marham menyatakan klien saya‎ tidak berpikir untuk mengajukan praperadilan," ujarnya, dalam pesan singkat kepada awak media, Senin (27/8/2018).

Samsul Huda memastikan kliennya akan menghormati proses hukum di KPK, dan akan mengikuti seluruh tahapan yang harus dilalui, baik pemeriksaan sebagai saksi maupun tersangka.

Baca: Setya Novanto Cukup Kaget Idrus Marham Jadi Tersangka

Idrus Marham diduga bersama-sama mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo.

Eni diduga menerima jatah sejumlah Rp 6,25 miliar dari Kotjo secara bertahap, sejak November 2017 sampai Juli 2018. Idrus Marham disinyalir mengetahui pemberian uang tersebut.

Bahkan, Idrus Marham yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, juga dijanjikan uang sekitar US$1,5 juta oleh Kotjo bila memuluskan proyek PLTU Riau-1.

Baca: BREAKING NEWS: Yakin Sudah Jadi Tersangka, Menteri Sosial Idrus Marham Mengundurkan Diri

Dengan penetapan Idrus Marham sebagai tersangka, maka jumlah tersangka di kasus ini ada tiga orang, yakni Eni, Kotjo, dan terbaru Idrus Marham.

Idrus Marham disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved