BPK Diharap Audit Investigatif Program Cetak Sawah Kementerian Pertanian

"Seharusnya KPK harus turun tangan untuk menyelidiki kasus-kasus terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani ini,

Editor: Ahmad Sabran
Kompas
uchok Sky Khadafi 

Terkait dengan luasnya lahan cetak sawah baru yang telah dilaporkan oleh Kementan, dia mengatakan bahwa tidak semua cetak sawah itu berhasil. Hal itu juga diketahui saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja lapangan ke sejumlah titik koordinat cetak sawah baru.

"Laporannya tinggi, sekedar laporan, kita bisa menilai ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pemeriksaan memang ada yang berhasil dan tidak berhasil," tutur Viva.

Pengamat ekonomi pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan bahwa penambahan luas tanam baru merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas. Namun, sebelum membuat cetak sawah baru, diperlukan pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukkannya sebagai lahan pertanian produktif.

"Dipetakan dulu potensi lahan sawahnya dimana," ujar Firdaus.

Menurutnya, penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan. Pasalnya dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi.

"Pengembangan luas tanam harus diluar Jawa, akibatnya pemerintah harus investasi, karena biayanya tinggi. Karena kalau tanpa irigasi tidak akan mungkin juga," tuturnya.

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved