Media Sosial

Meiliana Divonis 1,5 Tahun Atas Penistaan Agama, Ini Komentar Putri Gus Dur

Putri Presiden RI keempat Abdurahman Wahid, Alissa Wahid, mempunyai pandangan soal kasus penistaaan agama yang dilakukan oleh Meiliana.

Meiliana Divonis 1,5 Tahun Atas Penistaan Agama, Ini Komentar Putri Gus Dur
TRIBUN MEDAN
MEILIANA saat menjalani sidang di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan, Rabu (24/7/18). 

KASUS Meiliana, perempuan asal Tanjung Pinang, Sumatera Utara divonis bersalah melakukan penistaan agama, viral di media sosial.

Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, putri pertama Presiden Republik Indonesia ke empat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pun angkat bicara.

Menurutnya, vonis hukuman 1,5 tahun penjara yang dijatuhkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo dalam sidang vonis pada Selasa (21/8/2018) sesuai dengan Pasal 156A KUHPidana tidak bijaksana.

Pendapatnya merujuk pada vonis hukuman para pelaku penyerangan rumah Meiliana dan vihara atau pekong yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana; atau sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Mereka dihukum penjara dengan masa hukuman sebulan ditambah belasan hari saja.

Menurutnya, vonis hukuman yang dijatuhkan tidak adil. Sehingga menurut dia, kebijakan yang diambil Ketua Majelis Hakim sama saja mendukung penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan.

"Lebih berbahaya dari vonis kepada Ibu Meiliana adalah dampaknya kepada kelp pengguna kekerasan, bahwa tekanan massa & penggunaan sentimen agama memang efektif utk mencapai tujuan mereka," tulis Alissa Wahid lewat akun twitternya @AlissaWahid pada Kamis 23/8/2018).

Aktivis sosial dan keagamaan sekaligus koordinator Jaringan Gusdurian serta Dewan Pembina The Wahid Institut itu pun mendukung soal pengaturan volume pengeras suara masjid.

Hal itu dikatakannya lewat retweet laporan sebuah portal berjudul 'Inilah Aturan Volume Toa Masjid di Negara Muslim Lain'

Sementara itu, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding membantah. Lewat akun twitternya, @Kadir_Karding; Abdul menyebutkan pembebasan Meiliana sama saja membebaskan Indonesia dari sikap intoleransi.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan prinsip dan cita-cita Gus Dur untuk membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi, pluralisme antaragama, multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum Muslim di Indonesia dan seluruh dunia.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help