Media Sosial

Jokowi Didesak Bebaskan Terpidana Penista Agama, Kata Mahfud MD Tak Bisa Diintervensi Presiden

Dalam kicauannya, Pandji berharap agar Presiden Jokowi dapat membebaskan Meiliana.

Jokowi Didesak Bebaskan Terpidana Penista Agama, Kata Mahfud MD Tak Bisa Diintervensi Presiden
TRIBUN MEDAN
Meiliana saat menjalani sidang di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri Medan, Rabu (24/7/18). Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Sidang Penistaan Agama, Meiliana Bantah Ada Minta Volume Azan Dikecilkan, http://medan.tribunnews.com/2018/08/08/sidang-penistaan-agama-meiliana-bantah-ada-minta-volume-azan-dikecilkan. Penulis: Alija Magribi Editor: Feriansyah Nasution 

DIVONIS bersalah karena terbukti melakukan penistaan agama, Meiliana dijatuhkan hukuman 1,5 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Wahyu Prasetyo Wibowo, Selasa (21/8/2018) lalu.

Namun, vonis tersebut dirasa tidak adil, petisi bebaskan Meiliana pun diterbitkan.

Petisi yang dibuat oleh Anita Lukito itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Kementerian Agama, Mahkamah Agung, dan Dewan Masjid Indonesia.

Dalam petisinya, Anita menuntut agar Meiliana dapat dibebaskan dan menegakkan toleransi.

Dukungan terbukti terus mengalir. Terbukti, hanya dalam waktu 16 jam setelah dibuat, tepatnya pada Rabu (22/8/2018) kemarin, petisi sudah ditandatangani sebanyak 21.190 orang hingga Kamis (23/8/2018) pukul 11.17 WIB.

Baca: Roro Fitria Pakai Kode Rinso Saat Pesan Sabu

Komedian Panji Pragiwaksono lewat akun twitternya @pandji, turut serta menyebarkan petisi.

Dalam kicauannya, Pandji berharap agar Presiden Jokowi dapat membebaskan Meiliana.

"Presiden @jokowi, Ibu Meiliana tidak perlu sampai dipenjara - Bantu Tandatangani Petisi! https://chn.ge/2w3fFoW via @ChangeOrg_ID," tulisnya pada Kamis (23/8/2018).

Namun, harapan masyarakat untuk membebaskan Meiliana lewat kewenangan khusus Presiden, percuma.

Sebab, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-201 Mahfud MD menyebutkan vonis yang dijatuhkan kepada Meiliana, kini merupakan kewenangan yudikatif atau pengadilan, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh keputusan Jokowi.

Halaman
1234
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help