Gempa Bumi

Sutopo Purwo Nugroho: Status Bencana Nasional Menunjukkan Kelemahan

Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan alasan pemerintah tidak perlu menetapkan gempa tersebut sebagai bencana nasional.

Sutopo Purwo Nugroho: Status Bencana Nasional Menunjukkan Kelemahan
Warta Kota/Henry Lopulalan
Kepala Bagian Humas serta Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, saat jumpa pers di Graha BNPB Jalan Pramuka, Jakarta Timur pada Selasa siang (5/12). 

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menilai penetapan status bencana nasional untuk gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat, belum diperlukan.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menerangkan, status bencana nasional akan membawa dampak buruk bagi Indonesia. Ia berujar, jika ditetapan sebagai bencana nasional, memang akan banyak negara lain yang membantu Indonesia.

"Tapi sedikit negara yang mau begitu (menetapkan bencana nasional), karena itu menunjukkan kelemahan," ujar Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (21/8/2018).

Baca: MS Kaban: Apakah Tunggu Stuntman Presiden untuk Tetapkan Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional?

Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan alasan pemerintah tidak perlu menetapkan gempa tersebut sebagai bencana nasional. Sesuai Undang-undang nomor 24 Tahun 2007, bencana alam merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, didampingi pemerintah pusat. Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi juga menyatakan kesanggupan.

"Kalau sedikit-sedikit bencana nasional, daerah akan lepas tanggung jawab. Padahal mereka yang dipilih rakyat dan memiliki otoritas. Nah, ini yang terus kita tegakkan," kata Sutopo Purwo Nugroho.

Sejak 2004, ucap Sutopo Purwo Nugroho, baru satu kali pemerintah menetapkan bencana nasional, yakni saat Aceh mengalami tsunami. Pemerintah daerah dari provinsi hingga kabupaten/kota lumpuh total. Sehingga, pemerintah pusat perlu turun langsung mengambil alih.

Baca: Jokowi Siapkan Inpres, Penanganan Gempa di NTB akan Seperti Bencana Nasional

Sutopo Purwo Nugroho memaparkan, banyak pelajaran dari deklarasi bencana nasional ini, terutama dampak buruknya. Contohnya, saat dunia internasional memberikan bantuan lewat Non Government Organization, sering kali bantuan internasional banyak disalahgunakan.

"NGO buat proposal tentang kondisi yang demikian buruk, tapi kita enggak tahu penggunaannya," ucap Sutopo Purwo Nugroho.

Sutopo Purwo Nugroho membandingkan keterdesakan gempa Lombok dengan bencana serupa di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca: Jokowi: Yang Paling Penting Penanganan Langsung di Lapangan, Bukan Status Bencana Nasional

Bencana pada 2006 dengan korban meninggal 5.500 orang, korban luka 2.000 orang, dan masyarakat terdampak sebanyak 2,1 juta jiwa, juga tak ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal itu semata karena pemerintah daerah mampu mengatasinya.

"Malah itu berhasil dengan baik recovery-nya, dua tahun rampung," cetus Sutopo Purwo Nugroho. (Dennis Destryawan)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved