Besok, Sidang M Taufik dengan KPU DKI Agendakan Pembuktian

Komisioner KPU DKI Jakarta Nurdin mengklaim prosedur yang diambil pihaknya sudah sesuai dengan mencoret politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik

Besok, Sidang M Taufik dengan KPU DKI Agendakan Pembuktian
Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik. 

SIDANG ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara pemohon Mohammad Taufik dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, akan kembali digelar pada Kamis (24/8) dengan agenda pembuktian.

Pembuktian dilakukan setelah sidang ajudikasi yang digelar pada Selasa (21/8) dengan mengagendakan pembacaan permohonan Taufik yang diwakili kuasa hukumnya dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya, Yuspen Hadi.

Yuspen meyakini bahwa PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dikeluarkan KPU RI bertentangan dengan undang-undang. Apalagi bacaleg yang juga mantan napi koruptor di tiga daerah di luar Jakarta dinyatakan lolos.

“Kita tahu ada tiga tempat kan yang mengambil langkah berbeda dengan PKPU, dan kita apresiasi. Butuh keberanian dari tiga Bawaslu dan Panwaslu itu dan kita yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu kan benar sebetulnya,” katanya.

Yuspen mengatakan pihaknya juga siap menghadirkan berkas yang diminta dalam sidang pembuktian besok. Pasalnya, Yuspen merasa telah menyertakan dokumen-dokumen itu saat mendaftarkan Taufik.

“Suruh bikin pengumuman di media, kita sudah ada tuh, kita sudah umumkan. Artinya seluruh persyaratan administratif kita sudah punya, dalam berita acara itu satu kolom lampiran yaitu bukti misalnya ada semua, tapi kemudian dinyatakan TMS,” ucap Yuspen.

Sementara itu Komisioner KPU DKI Jakarta Nurdin mengklaim prosedur yang diambil pihaknya sudah sesuai dengan mencoret politikus Partai Gerindra Mohamad Taufik dari daftar calon sementara Pileg 2019.

Menurut Nurdin, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan larangan napi koruptor mengikuti Pileg sudah diundangkan dalam berita acara negara dan sudah disetujui dan disepakati oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Kami menganggap bahwa PKPU Nomor 20 ini sudah sesuai prosedur, kan sebelumnya sudah ada PKPU 14 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPD, dan itu juga dicantumkan terkait dengan larangan mantan napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak,” kata Nurdin

Taufik dianggap belum memenuhi syarat (BMS) karena belum adanya dokumen yang lengkap seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari pengadilan negeri sesuai dengan tempat tinggal bacaleg.

Selain itu, menurut KPU DKI Jakarta, Taufik juga belum menyertakan keterangan terbuka di media massa bahwa dirinya adalah mantan terpidana.

Sidang ajudikasi digelar setelah dua kali mediasi sebelumnya tidak memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak. (jhs)

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help