Rotasi Jabatan di Polri Perlu Dievaluasi

Rotasi jabatan di tubuh Polri masih perlu dievaluasi. Banyak perwira tinggi yang diduga lompat pagar.

Rotasi Jabatan di Polri Perlu Dievaluasi
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi. 

ROTASI jabatan di tubuh Polri masih perlu dievaluasi. Pasalnya banyak Perwira Tinggi (Pati) yang diduga lompat pagar yang tentunya bisa mengundang rasa iri terhadap jenderal lainnya.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pancasila Muhammad Rullyandi mengatakan dalam keterangannya bahwa pengisian jabatan ASDM Mabes Polri saat ini menjadi perdebatan konstitusional.

Polri sebagai institusi staats organen yang memiliki derajat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 4 dan 5 UUD 1945, mengamanatkan susunan kedudukan Polri dalam kaedah undang-undang dan peraturan dibawahnya.

“Secara khusus pengaturan pengisian jabatan pada sistem pembinaan karir pejabat polri dapat dicermati secara hirarkis dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang susunan dan tata kerja di lingkungan Polri,” katanya, Selasa (21/8).

Dalam perpres A quo menunjukkan rambu-rambu penempatan eselonisasi. Itu sesuai dengan pelaksanan perpres A quo melalui Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 tentang sistem pembinaan karir anggota Polri.

Pengangkatan jabatan ASDM masih bisa diperdebatkan karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat (Aanvechtbaar), karena Polri di dalam menjalankan susunan organisasi, mendapatkan pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai staats organen (uit oefening controle bestaan).

“Tindakan pengangkatan dalam jabatan eselonisasi itu contra legem, bertentangan dengan norma hukum yang diatur secara hirarkis yang berkarakteristik ejusdem generis. Maka seyogyanya penempatan jabatan eselonisasi wajib tunduk pada landasan hukum perpres A quo dan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 sebagai acuan wet matigheid van bestur,” katanya.

Literatur penempatan jabatan khusus ASDM tidak lepas dengan pemahaman genus atau kelompok normatif yang mengatur secara spesifik tentang suatu sistem pembinaan karir, yang dapat dipahami dalam diktum konsiderans dan diktum mengingat Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2016 yang menyebutkan.

“Dalam satuan kerja diperlukan sistem pembinaan karir anggota Polri yang tersusun secara sistematik, terencana, dan selaras sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi organisasi,” ucap dia.

Selanjutnya disebutkan dalam diktum konsiderans bahwa 'setiap anggota Polri mempunyai hak yang sama dalam pembinaan karir sejak penempatan pertama, penempatan lanjutan sampai dengan pengakhiran dinas pada setiap jenjang jabatan'.

“Dengan demikian dalam perspektik hukum tata negara terkait hal tersebut, maka perlu dikaji ulang atas penempatan pejabat ASDM Polri yang saat ini baru ditunjuk kepada Brigjen Pol Eko Indra Heri, apakah sesuai dengan prosedur atau terdapat maal administratif,” tutupnya.

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved