Gempa Bumi

MS Kaban: Apakah Tunggu Stuntman Presiden untuk Tetapkan Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional?

Menteri Kehutanan Republik periode 2005-2009 MS Kaban terlihat gemas menanggapi musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

MS Kaban: Apakah Tunggu Stuntman Presiden untuk Tetapkan Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional?
Inasgoc/Donny Setiawan
Presiden RI Joko Widodo mengendarai motor gede saat menghadiri upacara pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (18/8/2018). 

MENTERI Kehutanan Republik periode 2005-2009 MS Kaban terlihat gemas menanggapi musibah gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebab, pemerintah tidak kunjung menetapkan status musibah itu menjadi bencana nasional. Lewat status twitter @mskaban pada Selasa (21/8/2018), MS Kaban menyindir Presiden Joko Widodo yang ia nilai tidak kunjung bereaksi dengan bencana yang terjadi.

MS Kaban bahkan bertanya apakah harus menunggu peran pengganti presiden untuk mengubah status bencana di NTB saat ini.

Baca: Gempa Lombok NTB Belum Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional karena Alasan Ini

"Pres RI segeralah tetapkan musibah gempa Lombok sbg bencana Nasional,ini juga indikator kecintaan dan kepedulian utk meringankan amanat penderitaan rakyat, doa kaum tersakiti itu makbul,Qabul ya Rabb," tulisnya.

"Apakah tunggu pengganti/stuntman 'Presiden' utk tetapkan Gempa NTB sbg bencana Nasional," sambungnya.

Kicauan MS Kaban merujuk aksi Joko Widodo dalam Pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan pada Sabtu (19/8/2018) lalu. Penampilan dramatis Jokowi mengendarai sepeda motor itu digantikan oleh Saddum So, freestyler asal Thailand.

Baca: Alasan Fahri Hamzah Minta Jokowi Tetapkan Gempa NTB Jadi Bencana Nasional

Dalam kicauan berikutnya, MS Kaban bahkan menyebut gempa bumi NTB memperlihatkan watak seorang pemimpin, khususnya pernyataan adanya kerugian yang diderita negara akibat gempa bumi.

"Msibah gempa Lombok NTB memunculkan watak kemanusiaan yg tidak beradab tersisa dari pernyataan para penguasa ketika ratusan korban manusia dinilai dari profit and loss kunjungan wisata, sungguh tercabut keberkahan dari kekuasaan mreka.Ya Rabb,gantilah meraka dgn yg lbh baik," tulisnya.

Kekesalan serupa juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera lewat akun twitternya @MardaniAliSera pada Selasa (21/8/2018). Menurutnya, penanggulangan bencana di NTB tidak boleh menimbang untung dan rugi, karena hingga kini korban terus berjatuhan.

Baca: Partai Demokrat: Ada Pihak yang Tidak Berkenan Kami Berhubungan Lebih Jauh dengan Jokowi

"Jika mengurus negara disamakan mengurus perusahaan, mk maunya untung. Bernegara harus meluaskan keadilan, melindungi segenap bangsa Indonesia, besarkan empati, gemuruhkan cinta. Korban terlalu banyk berjatuhan, kesampingkan dahulu takut rugi. Maksimalkan bantuan, cinta jgn hilang," tulis Mardani.

Berdasarkan keterangan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, gempa berkekuatan 6,9 Skala Richter (SR) yang terjadi pada Minggu (19/8/2018) malam telah menewaskan 14 orang dan 24 orang terluka.

"Dampak gempa 6.9 SR di Lombok dan Sumbawa update per 20/8/2018 pukul 19.00 WIB: 14 orang meninggal dunia (Lombok Timur 6, Lombok Tengah 1, Sumbawa 6, Sumbawa Barat 1), 24 orang luka, 151 rumah rusak, 6 fasilitas peribatan rusak dan 1 kantor rusak. Bantuan terus disalurkan," tulis Sutopo pada Senin (20/8/2018) malam. (*)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help