Gempa Bumi

Mendagri Perintahkan Semua Pemerintah Daerah Bantu Penanganan Gempa di Lombok

Terkait payung hukum telah dibuatkan surat untuk Pemerintah Daerah (Pemda), agar memberi bantuan ke daerah bencana, khususnya NTB.

Mendagri Perintahkan Semua Pemerintah Daerah Bantu Penanganan Gempa di Lombok
Warta Kota/Adhy Kelana
Warga Kota Mataram, NTB masih takut untuk pulang ke rumah mereka lantaran gempa susulan masih menghantui mereka, Senin (20/8/2018). 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, terkait penanganan dampak bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Salah satu bahasan yang mengemuka dalam koordinasi tersebut adalah mengenai perlunya penanganan secara lebih cepat dan cermat, mengingat masyarakat yang menjadi korban gempa membutuhkan penanganan segera.

"Saya kira hari ini kami membuat radiogram hasil koordinasi kami dengan Pak Willem, bahwa kalau BNPB pesan beli lagi peralatan itu perlu waktu, maka kami minta pada BPBD di daerah yang dekat dengan NTB mengirimkan segera apa yang dia punya," ungkap Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Baca: Jokowi Siapkan Inpres, Penanganan Gempa di NTB akan Seperti Bencana Nasional

Menurutnya, terkait payung hukum telah dibuatkan surat untuk Pemerintah Daerah (Pemda), agar memberi bantuan ke daerah bencana, khususnya NTB.

"Kami sudah memberi surat sebagai payung hukum, ini sifatnya gotong-royong, di samping Menkeu sudah mengalokasi dana cadangan," jelas Tjahjo Kumolo.

Mengenai desakan berbagai pihak agar pemerintah menetapkan bencana NTB sebagai bencana nasional, Tjahjo Kumolo menilai ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan status sebuah bencana menjadi bencana nasional.

Baca: MS Kaban: Apakah Tunggu Stuntman Presiden untuk Tetapkan Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional?

Pertama, penetapan dilakukan bila pemerintah daerah tidak berfungsi. Dalam kenyataannya, sejauh ini pemerintah provinsi dan kabupaten setempat masih berfungsi dengan baik.

Kedua, penetapan dilakukan bila tidak ada akses terhadap sumber daya nasional. Pemerintah sendiri telah mengerahkan sumber daya nasional melalui semua kementerian/lembaga.

Ketiga, penetapan bencana nasional dilakukan bila ada regulasi atau peraturan dan perundangan yang menghambat pelaksanaan tanggap darurat.

Baca: Ini Deretan Proyek Strategis Ahok yang Diresmikan Orang Lain

Kenyataannya, semua regulasi yang ada mendukung. Ada juga regulasi kedaruratan melalui dana siap pakai (DSP) dan penggunaannya.

"Saya kira jangan diperdebatkan ini bencana nasional atau tidak, tapi perhatian pemerintah pusat secara nasional cukup luar biasa, tidak hanya di Lombok, tapi di semua area kalau ada kejadian semua," papar Tjahjo Kumolo. (Seno Tri Sulistiyono)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved