Gempa Lombok

Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional

Belum ditetapkan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Bencana Nasional disesalkan sejumlah pihak.

Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional
Dokumentasi Bagus Oka, Warga Lombok Barat
Suasana di Lombok Barat setelah terjadi gempa pada Kamis (9/8/2018) siang. (Dokumentasi Bagus Oka, Warga Lombok Barat) 

BELUM ditetapkan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Bencana Nasional disesalkan sejumlah pihak.

Pengamat Politik, Zulfery Yusal Koto lewat akun twitternya, @FerryKoto memaparkan alasan mengapa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo tidak kunjung menetapkan status Bencana Nasional.

Alasannya diungkapkan karena perangkat perundangan dan aturan terkait bencana, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sangat minim.

Sementara UU tersebut memiliki berbagai kelemahan, salah satunya prosedur untuk menetapkan status bencana nasional.

"Untuk kita ketahui dan sadari semua, bahwa sebagai negara yg wilayahnya berpotensi gempa dan bencana alam lainnya (gunung meletus, banjir, dll), perangkat perundangan dan aturan untuk penanganan bencana sangat minim. Inilah negeri mu yg politisinya hanya sibuk rebut kekuasaan," tulisnya pada Senin (20/8/2018).

Baca: Potensi Nasional Masih Mampu Atasi Bencana Lombok, Tanpa Harus Menyatakan Bencana Nasional

Baca: Ini Alasan Mengapa Jokowi Bersedia Melakukan Adegan Naik Motor di Asian Games 2018

Baca: Mendagri Perintahkan Semua Pemerintah Daerah Bantu Penanganan Gempa di Lombok

"Kita punya anggota @DPR_RI yang kapasitasnya minim, untuk mengetahui persoalan2 negeri ini, lihatlah UU Bencana nya. Tapi jika terjadi bencana, anggota DPR ini yang bersuara paling lantang, padahal perangkat perundangannya lemah," tambahnya.

Namun, pertanyaan mendasar kembali dilontarkannya, mengapa pemerintah tidak kunjung menetapkan Gempa Lombok sebagai Bencana Nasional.

Karena menurutnya, peraturan tidak memberikan patokan jelas, kondisi seperti apa yg bisa segera ditetapkan sebagai bencana nasional.

DPR pun katanya tidak memiliki patokan variable untuk menilai, apakah sebuah bencana sudah saatnya ditetapkan sebagai Bencana Nasional.

Sedangkan, hanya terdapat satu pasal dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur penetapan status dan tingkat bencana, yaitu pasal 7 ayat (2) yang memuat indikator penetapan status dan tingkat bencana.

Halaman
123
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help