Eksklusif Wartakota

Ahok Sore Ini Janji Bikin Kejutan, Catat Jamnya: Bongkar Semua Kebijakan di Pemprov DKI

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sore ini berjanji akan blak-blakan dan membongkar semua hal terkait kebijakannya.

Ahok Sore Ini Janji Bikin Kejutan, Catat Jamnya: Bongkar Semua Kebijakan di Pemprov DKI
istimewa
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Seperti diberitakan, kacau balau dan rusaknya tata kelola pegawai negeri sipil (PNS) di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibongkar salah seorang pensiunan PNS Pemprov DKI Jakarta

Mantan PNS Pemprov DKI Jakarta itu adalah Joko S Dawoed, pensiunan tahun 2017 dengan pangkat terakhir IVC. 

Joko Dawoed mengungkapkan kacau balaunya tata kelola pegawai di era Ahok setelah gaduhnya pencopotan sejumlah pejabat di Pemprov DKI usai pencopotan yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan. 

Joko Dawoed pun kemudian membuat surat dimana Ia menyampaikan pikiran-pikirannya sebagai mantan PNS DKI Jakarta yang juga jabatannya dicopot oleh Ahok. 

Surat itu ia tujukan KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN), GUBERNUR DKI JAKARTA, MENTERI DALAM NEGERI RI. MENTERI PENBERDAYAAN APARATUR NEGARA dan REFORMASI BIROKRASI, dan KEPALA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK)

Dibawah ini adalah poin-poin pikiran dalam surat dari Joko Dawoed yang tanpa pemotongan atau perubahan dari redaksi Warta Kota : 

Sehubungan dengan pemberitaan pada surat kabar WARTA KOTA tanggal 29 Juli 2018 pada halaman 3 yang berjudul PENCOPOTAN PEJABAT LANGGAR PROSEDUR  >KASN MINTA PEJABAT YANG DICOPOT DIKEMBALIKAN < maka bersama ini saya Nama JOKO SUTRISNO DAWOED, SH. Pensiunan PEGAWAI PEMPROV DKI JAKARTA Tahun 2017 Pangkat IV C dengan NIP. 195910251982031011 alamat rumah PERUMAHAN DUREN JAYA JL. MAHONI I BLOK C No.401 BEKASI TIMUR 17111 akan menyampaikan apabila benar KASN seperti pemberitaan tersebut diatas menurut hemat saya KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA (KASN), DUGAAN  saya KASN sudah BERMAIN POLITIK yang tidak sehat dengan alasan akan saya uraikan sebagai berikut :

1.Bahwa Tahun 2018-2019 merupakan tahun politik dengan tensi cukup tinggi dan panas, bagi saya Pencopotan dan pergantian Pejabat yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta ANIES BASWEDAN sudah bener karena dilakukan setelah menjabat lebih dari 6 bulan serta Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini adalah Murni pilihan rakyat warga asli yang berpendududuk  DKI Jakartra, Hal ini merupakan AMANAH yang sangat MULIA.

2.Bahwa saya sangat terkejut dan mengerankan kenapa Gunernur DKI Jakarta ANIES BASWEDAN dan Wakil Gubernur DKI Jakarta SANDIAGA UNO baru mencopot/mengganti Pejabat telah di ributkan bahkan KOMISI ASN begitu getolnya dan cepat tanggapnya sekoyong koyong melakukan pengawas serta penyidikan atas seolah olah  ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur dan wakil Gubernur ini bahkan telah memberikan rekomdasi antara lain pencopotan harus ada penilaian dan berita acara (BAP) .......dst...dst.... seperti diamanatkan UU ASN.

3.Bahwa kalu memang harus didasarkan pada aturan, kenapa pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 pada saat Gubernur DKI Jakarta di Jabat oleh AHOK, akan tetapi KASN tidak melakukan Penyidikan dan tidak memberikan Rekomendasi seperti yang saat ini, padahal menurut hemat saya itu adalah Pelanggaran Sangat Sangat Berat,  dan bisa dibayangan sekitar 1300 Pejabat mulai dari eselon II, III. Dan IV di copot tanpa ada pemberitahuan, dan dilantik Pejabat Baru dilakukan di Silang Monas, serta salah satunya korbannya adalah saya yang duduk di eselon III selama kurang lebih 14 tahun dari tahun 2001 s/d 2014 padahal saya tanggal 31 Desember 2014 masih menjabat.

4.Bahwa Para Pejabat yang di NONJOB kan dengan kata lain di sebar ke Unit2/SKPD maupun ke UKPD lain nya bahkan ada yang masih tetap di SKPD nya. Dan saya tetap berada di Dinas Kebersihan yang sekarang menjadi Dinas Lingkungan Hidup sampai saya Pensiun 2017.

5.Bahwa yang lebih merusak dan melanggar aturan per UU an  adalah selama saya menjadi Staf dari tanggal 2 Januari 2015  sampai 2017 dimana DP3 dan E.Kinerja ditandatangan oleh Pejabat yang lebih rendah dari pangkat saya yakni dengan golongan III menandatangin golongan IV, bahkan sampai saat ini teman teman saya yang masih aktif diperlakukan seperti saya.

6.Bahwa pada 2 Januari 2015 yang dilantik menjadi pejabat baru ada istilah angkatan 2010 yang nota bene baru naik Pangkat III B sudah diangkat menjadi Pejabat Eselon IV. Inipun jelas jelas melanggar aturan dan aneh nya KASN dan Menteri Penberdayaan Aparatur Negara dan RB serta Menteri Dalam Negeri tidak pernah mempersoalkan ???

7.Bahwa Pelanggaran juga terjadi di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2015 s/d 2017 dibiarkan yakni  :

a) Pengangkatan Pejabat tidak berdasarkan lantar belakang Pendidikan formal, Misalanya Seorang LURAH diangkat dari yang berlantar belakang berpendidikan ILMU KESEHATAN,  Kemudian KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR diangkat dari STPDN (Camat) dan para Kabid nya juga dari STPDN (Camat), Kemudian KEPALA DINAS PERHUBUNGAN diangkat dari SPTDN (Camat), dan para eselon lll dan eselon lV nya juga banyak dari STPDN padahal Dinas Perhubungan mempunyai sekolah Tinggi Ilmu Transportasi,  Kemudian DINAS PERUMAHAN, Kepala Dinas nya pernah dijabat dari STPDN pada tahun 2017, Kemudian KEPALA DINAS KEBERSIHAN yang sekarang menjadi DINAS LINGKUNGAN HIDUP dimana KEPALA DINAS nya berasal dari STPDN (Camat), Wakil nya juga STPDN (Camat) berikut para Kabid dan Kasudin di boyong dari STPDN, Kemudian DINAS KOMINKO kepalanya dari seorang DOKTER,.... dan lain lain.

b) Para PEJABAT yang diangkat pada tahun 2015 pada umumnya belum memiliki Pendidikan PENJEJANGAN seperti pendidikan PIM IV, PIM III, PIM II.

c) Para Pejabat yang diangkat pada era 2015.... pada umum nya tergolong sangat muda baik umurnya, masa kerja serta golongan nya hal ini saya katakan Pejabat Karbitan yang mudah diatur dan pada umumnya bekerja didasarkan PENCITRA belaka.

d) Para Pejabat yang di NON JOB kan pada era 2015 ..... banyak tersebar di SKPD/UKPD dan ini sangat menyakitkan bagi para pejabat yang di NON JOB kan ini merupakan sejarah TERPURUK dan BOBROK karena banyak sekali Pejabat yang diangkat pada era 2015 tidak ngerti aturan hal ini saya bisa buktikan dimana saya di STAF kan tanpa ada Berita acara (BAP) Pencopotan Jabatan dengan Pangkat IV B kemudian DP3 dan E.KINERJA saya di tanda tangan oleh atasan saya dengan pangkat/gol III selaku kepala Seksi dan Kepala Bidang nya dengan pangkat III D., dan kejadian ini bukan terhadap saya saja, akan tetapi hampir semua Pejabat yang di NON JOB kan seperti itu, dan sampai saat ini masih cukup banyak teman teman saya senasib yang diperlakukan seperti saya. Bahkan setelah di stafkan oleh kepala Dinas maupun kepala unit nya banyak yang tidak diperdayakan dengan kata lain dateng kekantor absen pagi dan absen sore alias pulang.

Cara penempatan Para Pejabat baru pun seenaknya yang penting asal pimpinan senang dan bisa mendukung PENCITRAAN pimpinan. Dan yang menjadi semacam dagelan menggelik adalah Jabatan dianggap orang main ULER TANGGA, dimana seseorang yang duduk di Eselon II biasa langsung turun menjadi STAF, kemudian 3 bulan kemudian menjadi eselon III beberapa bulan kemudian menjadi Staf lagi dan bukan itu saja hasil tes lelang Jabatan akhir 2014 tidak transparan dimana ada yang tidak lulus tes tetapi dapat jabatan, ada juga yang ikut tes Lulus tapi di NON JOB kan.

Seharusanya kejadian seperti yang saya uraikan tersebut diatas yang paling bertanggung Jawab adalah kepemimpinan terdahulu, selain Gubernur tentunya ada SEKDA, ada INSPEKTORAT dan ada BKD nya inilah yang lebih tau dan sangat berperan

Ini yang perlu di waspadain oleh pemimpin saat ini, karena masih banyak bercokol Pejabat yang diangkatnya pada saat itu, serta sampai saat ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur belum bisa berbuat banyak melakukan PEROMBAKAN  PEJABAT BERBASIS LANTAR BELAKANG DISIPLIN KEILMUAN, masa Kerja serta Pengalaman, karena didalam tubuh Pemprov DKI Jakarta ibarat ada duri dalam Daging.

8. Seharusnya Perombakan pengangkatan dan pencopotan pada saat awal 2015 dan 2016 serta 2017 yang harus dilakukan pemeriksaan dan oleh Penegak Hukum baik Pihak Kejaksaan, Kepolisian, KPK serta BPK karena pada saat itu penuh dengan melanggar berat aturan, coba dilakukan pemeriksaan, a).Bagaiman hasil tes/lelang jabatan pada tahun 2014 ribuan Pegawai ikut tes, b).Berapa yang lulus dan berapa yang tidak lulus, c).Siapa siapa Pegawai yang ikut Tes, d).Kemana daftar tes nya yang di tuju unit mana sesuai tidak pada saat pendaftaran,  e).Cek daftar tunggu yang telah lulus tes ?. f).cek betul tidak sesuai pilihan Peserta yang ikut tes Penempatannya ? dan Lain Lain, menurut dugaan saya ini adalah merupakan akal akal saya agar bisa mencopot pejabat lama ? padahal pada saat itu RIBUAN Pegawai ikut tes dengan menggunakan Anggaran APBD yang cukup besar dengan hasil NOL, ini benar benar aneh tapi nyata. Dan hal ini perlu dipertanyakan apakah hasil TES tersebut masih TERSIMPAN, dugaan saya data tersebut saat ini sudah Hilang, padahal seharus masih tersimpan karena ini adalah Dokumen Negara yang dibiayai oleh Keuangan Negara melalui APBD, kalu ini terjadi hilang harus di usut tuntas siapa yang bertanggung Jawab.

9. Saya bersama teman yang di Copot Jabatannya pada saat itu tidak pernah membuat kegaduhan, karena saya bersama Teman Teman sadar bahwa Jabatan itu AMANAH, kita bisa bayangkan pada saat itu ada beberapa Dinas istilahnya BEDOL DESA hampir 80% pejabat dan pegawainya di mutasi ke unit lain nya seperti Dinas Pelayanan Pajak, akan tetap tidak ada yang membuat kegaduhan, dan sebagian besar ditempatkan orang2 yang bukan bidangnya, tapi juga tidak membuat kegaduhan.

10. Bahwa seandainya bener terjadi Rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Saat ini, tentunya saya menuntut pula agar dapat dikembalikan para Pejabat yang di copot pada era tahun 2015, 2016 dan 2017, dan kalu tidak di berlakukan secara adil tentunya ada dugaan Penzoliman terhadap Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, ini yang perlu diwaspadai, dan KASN membuat ke GADUHAN BERAT.

11. Bahwa Perlu saya sampaikan pula di sini sadar lah bagi yang di copot Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Harusnya berkaca lah diri sendiri dan renungkan kebelakang, selama menjabat Eselon II sudah berapa banyak yang anda copot teman sejawat saya tanpa melalui Prosedur dan tobat lah kalian,  harta yang anda miliki sudah cukup untuk berbuat baik sekarang, jangan sampai nanti Allah yang akan menghukum nya.

12. Bahwa saya mohon dengan hormat kepada Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini agar dapat ditata ulang disetiap SKPD/UKPD, agar menjadikan kinerja yang maksimal, dan yang segera di Tata ulang terutama pada DINAS SUMBER DAYA AIR , DINAS PERHUBUNGAN , dan DINAS LINGKUNGAN HIDUP, berikut dengan Pejabatnya pada Jajaran Eselon III ini Pejabatannya berlatar belakang STPDN, Kemudian   baik pada tingkat Walikota dan Dinas maupun Badan/Biro agar dibuatkan DUK (Daftar Urutan Kepangkatan) agar lebih menyehatkan kinerja. 
Bahwa selama tidak dilakukan Penataan Pejabatannya yang berbasis Disiplin keilmuan, maka yang ada hanya PENCITRAAN saja.

13. Bahwa Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, ada Pekerjaan yang segera untuk di selesaikan seperti Kasus SUMBER WARAS magkrak sudah sekian lama lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan dan ada hitungan BPK atas kerugian nya, kasus UPS kenapa hanya yang terkenan esolon III yaikni Zaenal Sulaiman dan sdr.Alex Usman eselon IV, kemana atasannya ???? kemudian kasus REKLAMASI,

14. Sekali lagi saya mengharapkan kepada bapak ANIES dan Bapak SANDI segera lakukan lah secepatnya Perombakan Pejabatan Pemprov DKI Jakarta dan  sesuai DISIPLIN ILMU untuk penempatan Para Pejabat serta harus mempunyai Pendidikan Penjenjangan dan namun perlu waspada masih ada duri dalam Daging di tubuh para anggotanya, tidak tertutup ada ada upaya Penzoliman terhadap bapak Anies Bawesda dan bapak Sandiaga Uno.

15. Bahwa saya menulis Surat ini tidak ada istilah dendam, biarlah masa lalu telah berlalu dan merupakan catatan yang bersejarah semasa kepemimpin terdahulu, akan tetapi jangan pula kepemimpinan yang sedang diberikan amanah ini mendapatkan Penzoliman oleh orang2 yang dahulunya yang menzolimi orang2 termasuk saya mengalamin Penzoliman, andaikata hal seperti itu insya Allah saya pun tidak segan segan menulis berita seperti ini, biar lah dan berikan kesempatan Kepemimpinan yang sekarang kita dukung sampai selesai akhir tugas nya dengan baik..... amiin YRA.

16. Demikian tulisan ini saya sampaikan lebih kurang nya saya Mohon Maaf bila ada yang tidak berkenan sekali lagi saya mohon maaf. Karena saya sadar sebagai manusia biasa tidak luput kekurangan dan keiklafan, serta kritik harus kita tanggapi secara positif, yang baik kita jalankan, yang kurang baik kita tinggalkan

Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved