Balita di Sukabumi Kecanduan Rokok 2 Bungkus Per Hari, LPAI : Cabut Kuasa Asuh Orang Tuanya!

LPAI mengusulkan mencabut kuasa asuh kedua orang tua balita di Sukabumi yang kecanduan rokok sampai dua bungkus per hari.

Balita di Sukabumi Kecanduan Rokok 2 Bungkus Per Hari, LPAI : Cabut Kuasa Asuh Orang Tuanya!
istimewa
Peringatan merokok di dekat anak 

KETUA Bidang Pemenuhan Hak Anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Reza Indragiri Amriel menuturkan fakta adanya bocah berusia 2,5 tahun yakni RAP, asal Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang sudah kecanduan merokok hingga harus menghisap dua bungkus rokok setiap harinya, sangat mencengangkan kita semua.

Menurut Reza, hal yang bisa dipertimbangkan atas apa yang terjadi pada RAP dan dinilainya cukup tepat adalah dengan mencabut kuasa asuh kedua orangtuanya melalui penetapan atau putusan pengadilan, baik pidana atau perdata.

Sebab kedua orangtua RAP diketahui tidak bisa melindungi kesejahteraan dan kepentingan RAP, namun bahkan mengancam hidup balita tersebut.

"Selain lewat jalur pidana dengan memanfaatkan pasal 76J ayat 2 UU Perlindungan Anak (PA) Nomor 35/2014, masalah anak-anak yang menjadi perokok juga seyogianya bisa diatasi lewat terobosan perdata," kata Reza kepada Warta Kota, Selasa (14/8/2018) malam.

Dalam Pasal 76J ayat 2 UU PA Nomor 35/2014, disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan dan menyuruh anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya. 

Dimana setiap orang yang melanggar pasal itu dapat dipidana dengan pidana Penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

"Selain pidana, juga bisa diatasi lewat terobosan perdata, untuk mencabut kuasa asuh orangtuanya. Ini demi melindungi anak-anak kita dari barang mudarat bernama rokok. Sudah saatnya hukum dipersilakan masuk lebih dalam lagi guna membentengi kehidupan generasi belia Indonesia," kata Reza.

Ia menjelaskan perhatian hakim pada kebiasaan merokok ayah dan bunda terkait pengasuhan anak, sesungguhnya sudah ada presedennya.

Doktrin yang mendasarinya adalah parens patriae, dimana arti doktrin tersebut adalah negara (dalam hal ini hakim) melindungi kesejahteraan individu-individu yang dianggap ringkih, termasuk anak-anak, yang tidak mampu memajukan serta melindungi kepentingan-kepentingannya sendiri.

"Tercatat, persidangan pertama di mana masalah rokok masuk dalam pertimbangan hakim adalah perceraian antara Tuan dan Nyonya Satalino pada 1990. Hakim eksplisit menyetarakan orang tua yang merokok dengan orang tua yang mengkonsumsi alkohol dan menyalahgunakan narkoba, sebagai dasar penentuan orang tua yang akan memegang kuasa asuh anak," paparnya.

Halaman
123
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved