Kenaikkan Tarif Rusun se-DKI, Ini Penjelasan Plt Kadis Perumahan Rakyat

Bila secara ekonomi mereka itu mampu tapi tak mau membayar sewa rusun, maka dari iru perlu dilakukan penanganan khusus

Kenaikkan Tarif Rusun se-DKI, Ini Penjelasan Plt Kadis Perumahan Rakyat
Warta Kota/Panji Baskhara Ramadhan
Suasana Rusun Tambora, Jakarta Barat. 

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, akui jika kenaikkan tarif sewa rumah susun (rusun) di Jakarta, sesuai dengan amanahnya di Pasal 145 No 3 tahun 2012 tentang Retibusi Daerah.

"Dasar kenaikan Tarif sesuai dg amanah Pasal 145 Perda No 3 tahun 2012, tentang Retribusi Daerah. Kenaikkan mencapai 20 persen," ucap Meli, kepada Warta Kota, Selasa (14/8/2018).

Selain itu juga, kata Meli, tahun 2018 terdapat 44 tower 9800 unit bangunan tower yang baru, nantinya akan dilakukan penghunian. Tapi tarif retribusi belum dapat terakomodir di peraturan daerah (Perda) itu. Meli juga mengatakan, jika dari tahun 2012 hingga 2018 tarif-tarif retribusi rusun eksisting belum pernah dilakukan terkait penyesuaian tarif.

"Perhitungan eskalasi 3 persen per-tahun sejak tahun 2012," singkatnya.

Ia mengatakan, di bulan Agustus - September 2018, para KUPRS (Pengelola Rusun), lakukan sosialisasi atas penyesuaian tarif sewa. Diakui Meli, sosialisasi juga bertujuan mendengarkan masukan dari masyarakat penghuni rusunawa, serta baru akan diberlakukan di bulan Oktober 2018.

Penunggak Sewa

Penunggak sewa Rusun di Jakarta, hingga kini masih menjadi permasalahan utama, sebelum biaya tarif rusun saat ini sudah naik 20 persen. Mengatasi hal ini, Meli mengatakan jajarannya akan memilah para penghuninya, berdasarkan kemampuan sosok dari penunggak.

"Pastinya kami akan akukan pemilahan dahulu kemampuan sosok dari para penunggak sewa rusun. Bila secara ekonomi mereka itu mampu tapi tak mau membayar sewa rusun, maka dari iru perlu dilakukan penanganan khusus sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.

"Yakni, sesuai dengan Pergub No 111 thn 2014 tentang mekanisme penghunian di Rusun. Hal ini, msmang dilakukan penertiban, yang sesuai protapnya yang diawali dengan diterbitkannya surat teguran 1 dan 2, penyegelan hingga surat peringatan 1 dan 2," tambahnya. (BAS)

Penulis: Panji Baskhara Ramadhan
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved