Pemilu 2019

Karyawannya Nyaleg, PT JLJ Kaji Aturan Internal dan Eksternal untuk Mirah Sumirat

Manajemen PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, anak perusahaan PT Jasa Marga mengaku telah mengetahui Mirah Sumirat maju sebagai bacaleg DPR RI.

Karyawannya Nyaleg, PT JLJ Kaji Aturan Internal dan Eksternal untuk Mirah Sumirat
Warta Kota/Hamdi Putra
Mirah Sumirat dan salah satu kuasa hukumnya dari kantor advokat Eggy Sudjana, Elida Netty, di Bareskrim Polri, Senin (12/3/2018). 

MANAJEMEN PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Jasa Marga mengaku telah mengetahui bahwa salah satu karyawannya yakni Mirah Sumirat maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) DPR RI.

Manajemen PT JLJ mengetahui Mirah Sumirat masuk dalam daftar bakal caleg sementara DPR RI dari Partai Gerindra melalui pemberitaan media Harian Kompas tanggal 13 Agustus 2018.

Sampai saat ini Mirah Sumirat masih tercatat sebagai salah satu karyawan PT JLJ.

Manajemen bersama konsultan hukum sedang melakukan kajian aturan internal perusahaan maupun eksternal terkait hal yang dimaksud.

"Intinya JLJ sedang mengkaji apakah ada aturan-aturan internal perusahaan atau external yang dilanggar terkait dengan status JLJ sebagai anak perusahaan BUMN dengan adanya pencalonan tersebut," ujar salah satu manajemen PT JLJ yang tidak bersedia namanya diekspos, Selasa (14/8/2018).

Manajemen juga mengatakan Mirah Sumirat belum berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perusahaan mengenai hal itu.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Serikat Karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ), Mirah Sumirat membenarkan bahwa dirinya maju sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Gerindra.

Mirah Sumirat sampai saat ini masih tercatat sebagai karyawan PT JLJ yang merupakan salah satu anak perusahaan BUMN PT Jasa Marga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilu pasal 240 ayat (1) huruf (k) mengatur bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

"Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali."

Halaman
12
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved