Home »

Bisnis

» Mikro

Jelang Pilpres 2019, Asosiasi UMKM Menyoroti Keberpihakan Pasangan Capres-Cawapres Terhadap UMKM

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kedua pasangan capres dan cawapres punya keberpihakan terhadap UMKM di Indonesia.

Jelang Pilpres 2019, Asosiasi UMKM Menyoroti Keberpihakan Pasangan Capres-Cawapres Terhadap UMKM
Warta Kota/Feryanto Hadi
Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) 

WARTA KOTA, PALMERAH----Dua pasang kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang telah diumumkan beberapa hari lalu diharapkan mampu mengedepankan program di sektor UMKM.

Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), menilai, kedua pasangan terpilih punya keberpihakan terhadap UMKM di Indonesia.

"Terbukti dari Pak Jokowi yang telah membuat 16 paket kebijakan ekonomi yang setengahnya adalah keberpihakan kepada UMKM dan juga wakilnya KH Ma'ruf Amin adalah ahli ekonomi syariah yang juga salah satu mantan komisaris Bank Muamalat yang berpihak kepada UMKM dengan sistem syariah," kata Ikhsan, Senin (13/8/2018).

Baca: Pembangunan Bandara Soetta Peluang Besar Bagi UMKM Tangerang

"Juga pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno terutama Pak Sandiaga sejak jadi wakil gubernur dan masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang UMKM telah membuat kebijakan yang pro UMKM yaitu membuat pergub tentang izin UMKM yang berada di zona perumahan," katanya.

Jadi, kata Ikhsan, kedua pasangan tersebut memang memiliki kelebihan dari keberpihakan kepada UMKM.

Baca: Akumindo Minta Pemerintah Kaji Ulang Perpes Soal Tenaga Kerja Asing

Ikhsan berharap apabila nanti terpilih jadi presiden, dilihat dari sudut pandang UMKM, maka pemimpin bangsa ini harus berupaya menciptakan Iklim usaha yang Sehat.

"Perizinan serta syarat-syarat yang tidak perlu dan menyusahkan seperti SNI dan lain-lain wajib di evaluasi," kata Ikhsan.

Kemudian, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro berbasis koperasi dengan ekonomi syariah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh yang orientasinya jangan hanya negara mencari untung terus seperti pola lerbankan saat ini.

Baca: Soal PKL Liar di Kota Tua, Kadis KUMKMP DKI Jakarta dan Kasatpol PP Jakarta Barat Jadi Saling Tuding

Melainkan unsur peredaran uang yang banyak di masyarakat adalah yang utama agar terjadi efek belanja kepada penjual sehingga terjadi peningkatan PDB atau produk domestik bruto dan akhirnya berdampak kepada peningkatan perekomomian di Indonesia.

"Kestabilan harga juga harus dijaga terutama nilai dolar Amerika terhadap rupiah. Karena masih sangat banyak bahan baku UMKM dari bahan Import," kata Ikhsan.

Tak kalah penting, presiden juga diharapkan membangun industri hulu yang bahan bakunya diambil dari alam Indonesia sehingga komponen Impor untuk bahan baku dapat kurangi.

Baca: Sandiaga Uno akan Dorong UMKM Dilibatkan dalam Asian Games 2018

"Juga sistem lengadaan barang dan jasa pemerintah yang hingga saat ini tidak berpihak kepada UMKM dengan menetapkan semua produk tanpa terkecuali, walau produk UMKM diharuskan masuk kepada e-Catalog ini juga harus dievaluasi. Ini sama saja tidak menjalankan UU 20 tahun 2008 tentang UMKM yg harus berikan akses pemasaran seluas luasnya bagi UMKM di Indonesia," kata Ikhsan.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help