Niat Baik Majukan Perusahaan, Mantan Direktur Ini Tak Percaya Justru Diperkarakan

Niat baik seorang mantan direktur untuk memajukan perusahaan yang dipimpinnya malah berujung laporan.

Niat baik seorang mantan direktur untuk memajukan perusahaan yang dipimpinnya malah berujung laporan.

Hal itu setidaknya dialami Teddy Robinson Siahaan, mantan Direktur PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta Utara.

Ia diperkarakaan oleh pihak perusahaan yang pernah dipimpinnya.

Pria berdarah Batak ini menceritakan, saat itu sekitar akhir tahun 2012, ia dipercaya oleh kementerian BUMN sebagai Direktur Pemasaran di KBN, yang bertugas dan bertanggung jawab tentang bagaimana meningkatkan pendapatan dan laba di KBN.

Langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan cara meng-utilisasi aset-aset yang dimiliki KBN.

Karena kepercayaan yang diberi pemegang saham menjabat sebagai direktur pemasaran, ia pun memutar otak bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dan laba.

Tidak tinggal diam, lahan seluas kurang lebih 5 hektar di Tanjung Priok (lahan milik Pelindo II yang sudah disewa oleh KBN dan berakhir tahun 2023) yang relatif tidak terurus dengan baik, ia manfaatkan demi meningkatkan pendapatan dan laba.

“Saat itu saya lihat ada lahan di Tanjung Priok, seluas 5 hektar milik Pelindo 2 yang telah disewa oleh KBN dari Pelindo 2 hingga tahun 2023," ujar Teddy Robinson Siahaan dalam pesan tertulisnya, Minggu (12/8/2018).

Sebelumnya, lahan tersebut disewakan seharga Rp 5.000 per meter2 perbulan dengan cara bayar setiap 3 bulan.

Teddy Robinson Siahaan berpikir lahan tersebut bisa meningkatkan pendapatan, kondisi eksisting pada saat itu lahan yang tersewa hanya 20 persen dan harga sewa hanya Rp 5.000 per meter2 per bulan berupa tanah dan bangunan.

Persoalan mulai muncul, saat dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Pemasaran untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

“Nah di sinilah mulai permasalahan. Dirut tidak mengakui bahwa dia setuju untuk mencari pendanaan terkait lahan tersebut. Dan gara-gara itu, saya dilaporkan ke KPK atas pengaduan masyarakat,” ungkap Teddy Robinson Siahaan.

Setelah dilaporkan ke KPK, Teddy dimintai keterangan KPK selama dua bulan terkait hal tersebut.

Namun dalam pemeriksaan itu tidak ada unsur kerugian negara, dan tidak ada suap dan pembangunan yang kemudian selesai dengan baik dan tepat waktu serta kualitas baik.

Setelah selesai dari KPK, kemudian pihak PT KTM membuat laporan ke Pidum, Bareskrim Polri

Penulis: Ign Agung Nugroho
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help