Heriandi Lim Tuding Pemprov DKI Jakarta dan Jajarannya Tak Berdaya Selesaikan Kasus Tingkat RW

Beberapa orang warga diseret oleh Ketua RW 09 Hasan Sunardi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Polsek Tanjung Priok.

Heriandi Lim Tuding Pemprov DKI Jakarta dan Jajarannya Tak Berdaya Selesaikan Kasus Tingkat RW
Warta Kota
Politikus PKB, Heriandi Lim dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. 

ADA anggapan ketidakberdayaan Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya dalam menyelesaikan masalah warga di tingkat RW disoroti oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta, Heriandi Lim.

Meskipun Lurah Papanggo, Camat Tanjung Priok dan Pemkot Jakarta Utara hingga Biro Tata Pemerintahan telah turun tangan, kasus tersebut tidak kunjung selesai.

Bahkan, beberapa orang warga diseret oleh Ketua RW 09 Hasan Sunardi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Polsek Tanjung Priok.

"Pemanggilan dan masuknya Ombudsman DKI Jakarta terhadap persoalan keributan ketua RW dan warganya adalah menunjukkan kelemahaan dan ketidakmampuan stuktur pemerintah kota dalam hal ini camat dan lurah untuk menjadi pengayom warganya," ujar Heriandi Lim kepada Warta Kota, Sabtu (11/8/2018).

Oleh karena itu, dirinya berharap agar Ombudsman menjaga performa dan keseriusannya dalam mengawal persoalan kebobrokan pelayanan publik yang dalam hal ini kasus keributan antara Ketua RW 09 Hasan Sunardi dan warganya.

Menurut Heriandi Lim, mediasi dan terbitnya sejumlah poin kesepakatan bersama adalah suatu kebijakan dan dan langkah awal yang patut dihargai.

"DWP PKB DKI Jakarta berharap persoalan ini bisa selesai cukup di tahap mediasi saja, jangan sampai Ombudsman harus mengeluarkan rekomendasi resminya terkait buruknya pelayanan publik di Kelurahan Papanggo ini. Atau kalau perlu DPW PKB DKI Jakarta akan langsung menanyakan ke Gubernur dan Wakil Gubernur tentang masalah ini," tutur Heriandi Lim.

Namun, jika kemudian hari pihak-pihak yang diminta untuk menjalankan poin-poin kesepakatan itu, khususnya Ketua RW 09 Hasan Sunardi yang akan menghapus pungutan jaminan dan sumbangan pembangunan maupun renovasi rumah, tidak menjalankannya, maka Ombudsman DKI Jakarta dianggap juga tidak punya kekuatan.

Salah satu poin hasil pertemuan Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta dengan warga, Ketua RW 09 Hasan Sunardi dan Lurah Papanggo Maryono adalah tentang uang jaminan, dan sumbangan pembangunan maupun renovasi rumah.

Sebagaimana yang dituangkan dalam poin ke-6 berita acara hasil pertemuan, Ketua RW 09 Hasan Sunardi berkomitmen untuk menghapus uang jaminan dan sumbangan pembangunan maupun renovasi rumah tersebut.

Halaman
1234
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help