PKS Sudah Kasih Prabowo Kewenangan untuk Pilih Cawapres, Kini Giliran PKS Tentukan Wagub DKI

Kata Sohibul, seharusnya kini giliran Partai Gerindra yang memberi wewenang kepada PKS untuk mengisi jabatan wagub DKI.

PKS Sudah Kasih Prabowo Kewenangan untuk Pilih Cawapres, Kini Giliran PKS Tentukan Wagub DKI
Kompas.com/Nabilla Tashandra
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (27/12/2017). 

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebut partainya seharusnya punya peluang besar untuk mengisi jabatan wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggal Sandiaga Uno.

Saat mendampingi Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendaftar sebagai bakal capres-cawapres, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018), Sohibul mengatakan secara aturan yang bisa menggantikan posisi Sandiaga adalah kader PKS atau Partai Gerindra.

Sebab, pengusung Sandi di Pilkada 2016 adalah dua partai tersebut.

"Secara aturan yang bisa ganti Pak Sandi itu kan dari PKS dan (Partai) Gerindra karena dulu yang ngusung dari dua partai itu," kata Sohibulseperti dilansir Kompas.com.

Namun demikian, pada Pilpres 2019, PKS telah memberikan kewenangan penuh kepada Prabowo untuk memilih calon wakil presidennya.

Sehingga, kata Sohibul, seharusnya kini giliran Partai Gerindra yang memberi wewenang kepada PKS untuk mengisi jabatan wagub DKI.

"Tetapi tentu dari PKS memberikan posisi wakil presiden, tentu mereka (Partai Gerindra) memberikan hak prioritas kepada PKS untuk menjadi wagub," tutur Sohibul.

Meski demikian, lanjut Sohibul, hingga kini belum ditentukan nama pengganti Sandiaga.

Ia menyebut, dalam waktu dekat pihaknya akan memutuskan siapa yang duduk di kursi wagub.

"(Keputusan pengganti wagub) dalam waktu dekat ini tapi, nanti Senin kami sudah proses, di situ baru tahu namanya," ujar Sohibul.

Aturan mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tertulis dalam Pasal 26 ayat 4 UU tersebut, untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik (parpol) atau gabungan parpol dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah.

Nama yang diajukan itu berdasarkan usul parpol atau gabungan parpol yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah periodenya. Nantinya, rapat paripurna DPRD memutuskan.

Penulis : Fitria Chusna Farisa

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKS Klaim Berhak Isi Posisi Wagub DKI"

Editor: murtopo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help