Kemacetan Lalu Lintas

Jika Tuntutan Jakarta Utara Menggugat Ditolak, Warga Ancam Bakal Demo Lagi

Jika tim gabungan tersebut terwujud, maka warga akan mempunyai akses untuk ikut memantau kemajuan penanganan kemacetan.

Jika Tuntutan Jakarta Utara Menggugat Ditolak, Warga Ancam Bakal Demo Lagi
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Sekelompok orang berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Jakarta Utara menuntut solusi kemacetan lalu lintas, Senin (23/7/2018). Aksi itu menyebabkan memacetkan lalu lintas di seputar Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok. 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK--- Sebanyak 23 elemen organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam 'Jakarta Utara Menggugat' menuntu  pembentukan tim gabungan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta Utara.

Tim gabungan itu nantinya berasal dari unsur masyarakat, pemerintah, pengusaha, serta para pemangku kepentingan yang terkait.

Jika tim gabungan tersebut terwujud, maka warga akan  mempunyai akses untuk ikut memantau kemajuan penanganan kemacetan.

Baca: Masyarakat Tuntut Pembentukan Tim Gabungan Atasi Kemacetan di Jakarta Utara

Namun, jika tuntutan itu tidak terwujud dalam waktu dekat, maka aksi demonstrasi akan kembali digelar seperti yang terjadi pada Senin (23/7/2018) di depan Kantor Wali Kota Jakarta Utara.

Aksi unjuk rasa itu sebagai bentuk  menuntut penanganan kemacetan lalu lintas di Jakarta Utara.

“Kami akan tunggu satu minggu ini. Apabila belum ada juga, apa boleh buat, kami akan kerahkan massa kembali,” ujar anggota Jakarta Utara Menggugat yang juga Ketua Laskar Merah Putih Indonesia Markas Daerah DKI Jakarta, Jupli Singarimbun, Kamis (10/8/2018).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Utara Junaedi mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa sebagai upaya menuntut penanganan kemacetan di Jakarta Utara.

Baca: Sering Macet, Pemkot Jakarta Selatan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Pondok Labu

“Ya itu salah satu cara untuk membantu kita juga. Kalau dengan wali kota tidak merespons ya dengan masyarakat. Masyarakat yang harus menagih apa yang menjadi agenda rapat bulanan kemacetan,” katanya.

Namun demikian, menurut Junaedi, penanganan masalah kemacetan di Jakarta Utara tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Pasalnya, kata Junaedi,  ada beberapa kewenangan yang juga masuk ranah pemerintah pusat maupun instansi terkait lainnya. 

Penulis: Junianto Hamonangan
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help