Ada OTT Korupsi Dana Kelompok Tani di Sumut, Polri Selisik Potensi Korupsi Pertanian Lainnya

Dalam penanganan korupsi di sektor pertanian, tambah Daniel, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan

Ada OTT Korupsi Dana Kelompok Tani di Sumut, Polri Selisik Potensi Korupsi Pertanian Lainnya
Tribun Medan
Sejumlah uang diamankan Tipikor Polda Sumut terkait OTT Kepala Dinas Pertanian Palas, AN. Petugas menyita barang bukti uang tunai senilai Rp 1 miliar, buku rekening berisi uang sebesar Rp 800 juta. 

Polri menyatakan keseriusan dalam penindakan kasus korupsi di sektor pertanian. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Subdit III Tipikor Polda Sumut pada Kamis (9/8/2018) menunjukkan langkah tegas Polri sesuai arahan Presiden Joko Widodo, bahwa korupsi di sektor pangan ataupun pertanian harus mendapat perhatian.

Dalam operasi tersebut polisi mengamankan Kepala Dinas Pertanian Padang Lawas berinisial AN. Selain itu turut diamankan tiga orang anggotanya, yakni Kabid Tanaman Pangan dan Horikultural Muhammad Hamzah Hasibuan, Kasi Produksi Dinas Pertanian Joni Prantanto Simanjuntak, dan seorang staf bernama Aulia Rahman.

Polisi juga meringkus tiga orang petani bernama Irfan Mulia Harahap, Ali Nexzu Harahap, dan Datuk Sutan. Polisi juga menyita barang bukti total Rp1,8 miliar, dalam bentuk uang tunai dan buku rekening.

Dikutip dari Tribun Medan, OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi pemotongan dana bantuan terhadap kelompok tani serta kegiatan fasilitas penerapan budaya ladi dan palawija di Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2018.

Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Komisaris Besar Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga mengaku belum mendapatkan informasi mengenai OTT di Padang Lawas tersebut. Namun diakuinya, selama ini Polri memang memberi perhatian terhadap potensi korupsi di sektor pangan ataupun sektor pertanian.

“Ya waktu itu memang pernah dalam pembahasan (mengenai korupsi pertanian), karena ada hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan gitu. Mungkin (OTT) ini sebagai tindak lanjutnya,” ucap Daniel saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (10/8).

Dia menjelaskan, pengawasan dalam sektor pangan atau pertanian dilakukan di semua lini kegiatan yang berhubungan. Beberapa di antaranya yang dia sebut adalah pengawasan dalam sektor penambahan lahan, pemberian subsidi pupuk, pemberian subsidi benih.

Dalam hal penanganan korupsi di sektor pertanian, tambah Daniel, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Lembaga penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan.

“Secara rutin sih ada pembicaraan terus menerus dilakukan (dengan KPK dan Kejaksaan),” tegas Daniel.

Terkait OTT Kepala Dinas Padang Lawas, Daniel mengatakan pihaknya belum berencana mengambil alih kasus tersebut atau memindahkan penanganannya ke Satgas Pangan Mabes Polri. Menurutnya, setingkat Polda mampu menangani perkara korupsi seperti yang terjadi di Padang Lawas.

Halaman
123
Editor: ahmad sabran
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help