Tujuh Poin Hasil Pertemuan yang Diterbitkan Ombudsman Soal Kasus Keuangan RW di Tanjung Priok

OMBUDSMAN Perwakilan DKI Jakarta telah menerbitkan tujuh poin hasil pertemuan dengan warga, Ketua RW 09 Hasan Sunardi

Tujuh Poin Hasil Pertemuan yang Diterbitkan Ombudsman Soal Kasus Keuangan RW di Tanjung Priok
dok pribadi
Suasana pertemuan pihak-pihak terkait kasus pertanggungjawaban laporan arus kas RW 09 Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2018). 

OMBUDSMAN Perwakilan DKI Jakarta telah menerbitkan tujuh poin hasil pertemuan dengan warga, Ketua RW 09 Hasan Sunardi dan Lurah Papanggo Maryono, Selasa (7/8/2018).

Ketujuh poin tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara yang kemudian ditandatangani dan diberikan kepada masing-masing pihak termasuk Ombudsman DKI Jakarta yang diwakili oleh tim pemeriksa, Mulyadin.

"Poin-poin hasil pertemuan yang dibuatkan berita acaranya itu saya pastikan ada di Lurah, Ketua RW 09 Hasan Sunardi dan warga pelapor yakni Feriana," ucap Mulyadin kepada Warta Kota, Rabu (8/8/2018) malam.

Berikut poin-poin hasil pertemuannya:

1. Pelapor menyampaikan sejak tahun 2011-2016 pengurus RW 09 memungut biaya Rp 165.000 - Rp 2.500.000 per-rumah di wilayah RW 09 sebagai iuran swadaya warga untuk biaya keamanan, kebersihan dan biaya operasional di lingkungan RT.

Selain itu warga juga dikenakan uang jaminan dan sumbangan ketika melakukan pembangunan maupun renovasi rumah yang jumlahnya bervariasi oleh pengurus RW 09.

2. Pada tahun 2017 pengurus RW 09 merencanakan kenaikan iuran swadaya warga, namun mendapat penolakan dari pelapor sehingga kenaikan tersebut ditangguhkan.

3. Pelapor meminta transparansi keuangan RW 09 tahun 2011-2016, namun Ketua RW 09 menyatakan mengalami keterlambatan dalam pembuatan laporan keuangan karena kesibukan yang dimiliki pengurus RW 09.

4. Pada bulan Oktober 2017, Lurah Papanggo telah mengadakan mediasi antara Ketua RW 09 dan warga yang hasilnya ialah bantuan operasional RT dari Pemerintah Daerah untuk Ketua RT yang semula dikumpulkan oleh pengurus RW 09 sudah dikembalikan kepada masing-masing RT.

Baca: Puluhan Petugas Gabungan Bongkar Bangunan Tiga Lantai di Papanggo

Baca: Ombudsman Kaji Tindakan Korektif Jual Beli Bangku di SMAN 8 Depok, Usai PPDB

Baca: Politik Jelang Pilpres Memanas, Situs Resmi PKS Diretas Kata-katanya Penuh Hinaan

5.  Terkait iuran swadaya warga RW 09, pelapor sudah menerima laporan keuangan dari Ketua RW 09.

Halaman
123
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Dian Anditya Mutiara
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved