DPRD Sebut Pemerintah Kota Bekasi Kurang Jalin Komunikasi, Sekda Pensiun Tidak Tahu

Ketua DPRD Kota Bekasi sebut Pemkot Bekasi kurang menjalin komunikasi dengan DPRD.

DPRD Sebut Pemerintah Kota Bekasi Kurang Jalin Komunikasi, Sekda Pensiun Tidak Tahu
Warta Kota/Muhammad Azzam
PJ Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah. 

WARTA KOTA, BEKASI---Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Tumai, menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang dianggap kurang menjalin komunikasi tentang pensiunnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji.

Selain itu, penunjukkan Dadang Hidayat sebagai Pelaksana harian (Plh) Sekda Kota Bekasi menggantikan posisi Rayendra sementara waktu juga tidak dikomunikasikan pada DPRD.

Baca: Ruddy Ogah Disalahkan Bila Posisi Pj Sekda Kosong

"Tidak ada pemberitahuan tentang masa pensiunnya Sekda Kota Bekasi dari Pemerintah Kota Bekasi, kami tahunya malah dari media," kata Tumai di kantornya Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin (6/8/2018).

Tumai mengatakan, meski penunjukkan Sekda Kota Bekasi adalah hak prerogatif kepala daerah, namun setidaknya harus tetap menjalin komunikasi dengan legislator selaku pengawas di pemerintahan.

Baca: Asian Games 2018: Ada 5.000 Tiket Gratis Bagi Pelajar, Penggemar Sepak Bola Tetap Bisa Beli Tiket

Apalagi jabatan sekda sangat strategis di pemerintahan karena selain sebagai aparatur tertinggi, posisinya juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Posisi sekda sangat penting di dalam pemerintahan karena membantu mengelola keuangan daerah. Apalagi dia sebagai penanggung jawab atau kepala staf aparatur yang ada di pemerintahan," kata Ketua Kota Bekasi'>DPRD Kota Bekasi, Tumai.

Meski demikian, kata dia, enam hari sebelum pensiun atau pada Rabu (25/7/2018), Rayendra menyempatkan diri bersilaturahmi sekaligus berpamitan dengan para legislator.

"Seharusnya Pak Pj Kota Bekasi'>Wali Kota Bekasi juga memberitahukan masa berakhir jabatan Sekda lewat surat resmi, minimal satu bulan sebelumnya," kata Tumai.

Menurut Tumai, kurangnya jalinan komunikasi dengan Kota Bekasi'>DPRD Kota Bekasi cukup berpengaruh pada program kerja yang sedang dibahas.

Saat ini DPRD Kota Bekasi sedang membahas beberapa program kerja di antaranya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LP2) APBD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca: 5.000 Tiket Asian Games Diberikan Gratis Bagi Pelajar Kota Bekasi Tanggal 10 Agustus 2018

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved