Pilpres 2019

Ini Hukuman Bagi Parpol yang Tak Usung Capres-Cawapres di Pilpres 2019

Sanksi tidak langsung diberikan apabila selama pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon.

Ini Hukuman Bagi Parpol yang Tak Usung Capres-Cawapres di Pilpres 2019
TRIBUNNEWS/YANUAR NURCHOLIS MAJID
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari di Kantor Bawaslu, Senin (12/2/2018). 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden mulai 4-10 Agustus 2018.

Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya.

Komisioner KPU Hasyim Asyari menegaskan, apabila terdapat parpol yang memenuhi ketentuan persyaratan itu, namun tidak mengusung salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan UU Pemilu.

Baca: Jika Prabowo Subianto Pilih Cawapres Lain, PKS Pertimbangkan Abstain

“Di UU ditentukan, kalau partai itu memenuhi ambang batas pencalonan, tetapi tidak menggunakan, itu dapat sanksi pemilu presiden ke depan tidak bisa ikut. Artinya, tidak bisa mencalonkan lagi,” jelas Hasyim, Kamis (2/8/2018).

Pernyataan Hasyim itu mengacu pada pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, yang menyebutkan dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya.

Jika, merujuk aturan itu, maka seluruh parpol yang memenuhi persyaratan seperti yang disebutkan di dalam pasal 222 UU Pemilu, harus mematuhi aturan tersebut.

Baca: Tok! Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Larang dan Bekukan Organisasi Jamaah Ansharut Daulah

Namun, dia menjelaskan, jika hanya terdapat satu parpol yang mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden, namun tidak memenuhi syarat seperti di pasal 222 UU Pemilu, maka tidak dapat dikenakan sanksi. Pasangan capres-cawapres yang diusung satu parpol itu juga tidak diterima, karena tidak memenuhi syarat.

“Tetapi, kalau misal dia sendirian saja tidak bisa, berarti tidak bisa kena sanksi itu,” terang Hasyim.

Sedangkan apabila terdapat dua parpol yang memenuhi ketentuan Presidential Threshold, namun tidak mengusung pasangan capres-cawapres, maka kedua parpol itu dapat dikenakan sanksi.

Baca: Jalan WR Supratman Ciputat Dilebarkan, Tiang Listrik Ketinggalan

“Iya tidak begitu, kalau misal ada dua partai masing-masing kalau Threshold tak memungkinkan ya, tetapi kalau dua ini bergabung memungkinkan, tetapi tidak menggunakan, bisa terancam kena sanksi juga,” paparnya.

Sanksi tidak langsung diberikan apabila selama pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon. Sebab, KPU sesuai UU Pemilu, memberikan perpanjangan waktu pendaftaran. Sanksi dijatuhkan jika parpol tetap tidak mengusulkan capres-cawapres di masa perpanjangan. (*)

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help