Fahri Hamzah Sebut Pemecatan Dirinya oleh PKS Peradilan yang Nyaris Tanpa Kertas

Fahri Hamzah mengaku telah mengupayakan islah dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Fahri Hamzah Sebut Pemecatan Dirinya oleh PKS Peradilan yang Nyaris Tanpa Kertas
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berjalan seusai menjalani pemeriksaan di Direskrimsus Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (19/3/2018). 

WALAU perkaranya dimenangkan tiga kali berturut-turut sejak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung (MA), Fahri Hamzah mengaku telah mengupayakan islah dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kisah itu disampaikan Wakil Ketua DPR itu lewat akun twitternya, @fahrihamzah, Kamis (2/8/2018). Lewat kicauan panjangnya, Fahri merunut awal konflik dengan pimpinan PKS, antara lain Mohamad Sohibul Iman, Hidayat Nur Wahid, Surrahman Hidayat, Abdi Sumaithi, dan Abdul Muiz Saadih.

Berikut ini postingannya:

"Ijinkan saya sedikit menulis #SejarahIslah antara saya dan pimpinan PKS yang akhirnya gagal. islah itu artinya mengupayakan perbaikan. Dan saya telah mengupayakan Islah sejak sebelum saya dipecat. Sampai menjelang keputusan kasasi di awal Ramadhan lalu.

Sampai hari ini ketika Mahkamah Agung telah merilis pengumuman keputusan menolak kasasi pimpinan PKS maka mental saya tetap islah. Tuntunan agama meminta kita selalu mengusahakan perbaikan (Islah) sampai detik terakhir. Dan saya merasa telah mengupayakan. #SejarahIslah

Saat dialog dengan ketua majelis Syuro akhir 2015 sudah saya peringatkan bahwa tindakan hukum yang bernama “mengundurkan diri” itu bukan hak partai tetapi pribadi. Karena itu harus diambil secara sukarela tanpa tekanan. Tapi Saya ditekan suruh mundur sampai ujung.

Lalu, saya dipanggil oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) atas kesalahan yang saya tidak mengerti sampai sekarang. Dan saya telah Mengupakan Islah kepada BPDO dengan bersurat dan bertanya “ini ada masalah apa?, siapa yg melapor?, apa bukti pelanggaran? Dll”.

Sampai sekarang BPDO menolak memberikan kepada saya 1 pun dokumen yang saya minta.; siapa yg melapor? Ini soal apa? Apa buktinya? Aturan apa yang dipakai? Dll. Itu terjadi dan dilakukan oleh semua lembaga penghukuman saya sampai pemecatan. Ini peradilan nyaris tanpa kertas.

Saya sebagai kader yang mendapat kesempatan belajar hukum dalam proses menjabat sudah mengupayakan Islah dengan mengingatkan swmua pejabat yang menjalani tugas memproses saya. Saya sampaikan best practice dalam penegakan hukum dan etika di mana-mana.

Dari awal saya sudah ingatkan hak2 terlapor dalam hukum. Tapi semua peringatan dijawab singkat, dengan panggilan ke-2 dst. Lalu Sy Gak boleh bertanya, disuruh dengar lembaran kesimpulan yang saya Gak tahu mereka dapat dari mana sampai saya di-eksekusi secara mendadak.

Halaman
12
Penulis: Dwi Rizki
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved