Pelebaran Jalan Kalimalang Kabupaten Bekasi Diproyeksi Batal

Pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bekasi belum membebaskan lahan warga.

Pelebaran Jalan Kalimalang Kabupaten Bekasi Diproyeksi Batal
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Total panjang jalur Kalimalang dari perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Karawang sekitar 22 kilometer. 

PETUGAS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi diproyeksikan batal melebarkan Jalan Raya Kalimalang dari Tambun Selatan yang berbatasan dengan Kota Bekasi sampai Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Pemicunya karena Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bekasi belum membebaskan lahan warga setempat.

Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha menyayangkan hal tersebut padahal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengalokasikan anggaran pelebaran jalan sekitar Rp 35 miliar di ruas setempat.

Pelebaran jalan itu, kata dia, melibatkan pemerintah pusat karena klasifikasi jalannya berstatus nasional.

"Pemerintah Kabupaten Bekasi yang membebaskan lahan, sedangkan yang melebarkan jalan adalah pemerintah pusat. Lantaran belum dibebaskan, maka pekerja tidak bisa melebarkan jalannya," kata Iman di Plaza Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Kamis (2/8).

Iman mengaku pesimis pelebaran jalan tersebut bisa dilakukan hingga akhir tahun. Padahal Surat Perintah Kerja (SPK) dari Kementerian PUPR sudah terbit sejak bulan lalu untuk membangun Jalan Kalimalang sepanjang tujuh kilometer dari batas Kota Bekasi hingga Cibitung.

"Total panjang jalur Kalimalang dari perbatasan Kota Bekasi dengan Kabupaten Karawang sekitar 22 kilometer. Tahap awal pemerintah pusat membangun jalan baru sepanjang tujuh kilometer," ujarnya.

Dia menjelaskan, pelebaran Jalan Kalimalang merupakan hal yang sangat mendesak untuk menunjang aksesabilitas masyarakat, khususnya warga Kabupaten Bekasi menuju tempat kerjanya di Kota Bekasi hingga DKI Jakarta. Karena itu, persoalan pembangunan Jalan Kalimalang tersebut merupakan tanggung jawab bersama dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ada beberapa OPD yang terlibat dalam pelebaran jalan ini di antaranya Dinas PUPR dan DPKPP," ungkapnya.

Iman memprediksi, bila pelebaran jalan tidak bisa dilakukan tahun ini, maka konskuensinya Kementerian PUPR tidak akan menganggarkan pada tahun depan. Soalnya tahun ini SPK sudah diterbitkan, namun proyek belum bisa direalisasikan. "Otomatis jadi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) di Kementrian PUPR," jelasnya.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved