Nelayan Jakarta Mempertanyakan Nasib Nelayan Setelah Reklamasi Utara Jakarta Dihentikan

Nelayan Muara Angke mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang semakin terpuruk setelah penghentian reklamasi oleh pemerintah DKI Jakarta.

Nelayan Jakarta Mempertanyakan Nasib Nelayan Setelah Reklamasi Utara Jakarta Dihentikan
Warta Kota/Yosia Margaretta
Sejumlah anggota Satpol PP melakukan penyegelan pada salah satu komplek perumahan di pulau reklamasi D, Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018). 

WARTA KOTA, PALMERAH---Sejumlah tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, mempertanyakan kelanjutan nasibnya yang semakin terpuruk setelah penghentian reklamasi oleh pemerintah DKI Jakarta.

Pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Diding Setiawan, mengatakan, setelah kontestasi pilkada Jakarta selesai, pihak yang selama ini meributkan reklamasi tidak memperhatikan nasib nelayan.

"Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan," kata Diding seperti dilansir Antaranews.com, Kamis (2/8/2018).

Baca: Kepala Satpol PP Tak Tahu Soal Pembangunan di Pulau Reklamasi

Diding mengatakan, sebelumnya menolak reklamasi karena kurangnya sosialisasi sehingga sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi.

Menurut Diding, sepanjang dua tahun musim angin barat di mana nelayan tidak bisa melaut, namun tidak ada salah satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu nasib nelayan.

Diding berharap pihak pemerintah maupun swasta termasuk pengembang melalui berbagai program corporate social responsibility (CSR) membantu nasib nelayan yang belum melaut untuk mencari mata pencaharian.

Baca: Wujud Jembatan Pulau Reklamasi yang Membuat Nelayan Merana

Diding mengatakan, nelayan akan menyambut baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib mereka.

"Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa dihentikan," kata Diding.

Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu termasuk mengakomodasi kepentingan nelayan.

"Saya minta kami diskusi, jangan menjadikan kami sebagai bumper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang," kata Diding.

Baca: Ketahuan! Proyek di Pulau Reklamasi Tetap Jalan Walau Sudah Disegel Anies Baswedan

Sebelumnya, pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan pantai utara Jakarta.

Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tokoh nelayan Muara Angke lainnya, Warnita mengatakan, mayoritas nelayan tidak menolak keberadaan proyek reklamasi karena proyek besar itu merupakan program pemerintah yang sudah digagas cukup lama dan reklamasi Teluk Jakarta sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Warnita menegaskan seluruh lapisan masyarakat punya hak untuk pro dan kontra terhadap satu proyek besar termasuk reklamasi.

Akan tetapi ia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved