Kemacetan di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla Bilang Kemajuan Belum Diimbangi Infrastruktur

Kemacetan di Jakarta terjadi kerena kemajuan yang dilakukan tidak diingikut dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Kemacetan di Jakarta, Wapres Jusuf Kalla Bilang Kemajuan Belum Diimbangi Infrastruktur
Warta Kota/Junianto Hamonangan
Kemacetan parah terjadi di Jalan RE Martadinata tepatnya di sekitar Gerbang Tol Ancol Barat, Pademangan, Jakarta Utara, Rabu (1/8/2018). 

WARTA KOTA, PALMERAH---Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kemacetan di Jakarta terjadi kerena kemajuan yang dilakukan tidak diingikut dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.

"Negara kita termasuk yang pembangunan infrastrukturnya mengalami kelambatan, salah satu cirinya di Jakarta macet terus. Kemacetan itu adalah kemajuan, tetapi tidak dilengkapi dengan infrastruktur," kata Wapres Jusuf Kalla saat membuka Lokakarya Pembangunan Infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Baca: Macet Parah di Jalan RE Martadinata, Pengendara Terjebak Berjam-Jam

Wapres mengatakan, pembangunan infrastruktur di daerah tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah saja, melainkan perlu bekerja sama dengan badan usaha swasta.

Oleh karena itu KPBU menjadi salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di suatu daerah.

"Itu semua menjadi gabungan dari kemampuan swasta kalau bekerja sama dengan Pemerintah, untuk membangun infrastruktur. Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai konsep dan menyiapkan beberapa perusahaan yang sudah berjalan," kata Jusuf Kalla seperti dilansir Antaranews.com.

Baca: Ujicoba Penutupan Tol Podomoro, Pengendara Keluhkan Kemacetan

Kerja sama antara Pemerintah dan badan usaha dibentuk karena adanya keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Sejumlah lembaga yang berperan dalam KPBU tersebut antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan, Kementerian Keuangan melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) serta BUMN dan BUMD.

Baca: Perluasan Ganjil Genap Jelang Asian Games Sukses, Hanya 3 Titik Ini Masih Macet di Pagi Hari

Selain itu, lembaga pendukung yang dibentuk untuk mempercepat kerja sama tersebut antara lain Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin pembangunan infrastruktur.

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help