Ikatan Dokter Indonesia Menyatakan Peraturan Direktur BPJS Kesehatan Merugikan Pasien

PB IDI menyatakan Peraturan Direktur BPJS Kesehatan bisa merugikan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Ikatan Dokter Indonesia Menyatakan Peraturan Direktur BPJS Kesehatan Merugikan Pasien
Warta Kota/Hamdi Putra
Kantor Pusat BPJS Kesehatan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018). 

WARTA KOTA, PALMERAH---Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai Peraturan Direktur (Perdir) Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tentang pelayanan katarak, persalinan bayi, dan rehabilitasi medik merugikan pasien.

"Perdirjampelkes nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 merugikan masyarakat dalam mendapatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas," kata Ketua Umum PB IDI, Prof Ilham Oetama Marsis, Kamis (2/8/2018)..

Ketua Umum PB IDI, Prof Ilham Oetama Marsis, mengatakan, peraturan direktur tentang persalinan bayi baru lahir sehat dinilai berisiko membuat bayi mengalami sakit, cacat, atau kematian karena tidak mendapatkan penanganan yang optimal.

Baca: Koordinator Advokasi BPJSWatch: Mengatasi Defisit BPJS Kesehatan dengan Langkah Arah Manajerial

Sementara pembatasan operasi katarak yang dijamin program JKN dengan syarat visus atau ketajaman penglihatan 6/18 (buta sedang) dinilai akan mengakibatkan angka kebutaan di Indonesia, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko cedera dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Sedangkan peraturan direktur yang mengatur pelayanan rehabilitasi medik dibatasi hanya dua kali per minggu dinilai tidak sesuai dengan standar pelayanan rehabilitasi medik.

"Akibatnya hasil terapi tidak tercapai secara optimal dan kondisi disabilitas sulit teratasi," kata Ketua Umum PB IDI, Prof Ilham Oetama Marsis, seperti dilansir Antaranews.com.

Baca: Ketua DPR Minta Masyarakat Disiplin Bayar Iuran Agar BPJS Kesehatan Tidak Defisit

Peraturan tersebut juga berdampak merugikan pasien karena dokter berpotensi melanggar sumpah dan kode etik dengan tidak melakukan praktik kedokteran yang sesuai standar.

"Kewenangan dokter dalam melakukan tindakan medis diintervensi dan direduksi oleh BPJS Kesehatan," kata Ketua Umum PB IDI, Prof Ilham Oetama Marsis.

Ketua Umum PB IDI, Prof Ilham Oetama Marsis, mengatakan, tiga peraturan direktur tersebut berpotensi melanggar UU SJSN Nomor 40 Tahun 2004 pasal 24 ayat (3).

BPJS Kesehatan, kata Marsis, seyogyanya tidak mengorbankan mutu pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien.

Baca: Pasien Kanker Payudara Gugat BPJS Kesehatan ke Pengadilan Setelah Musyawarah Buntu

Peraturan direktur tersebut disebut tidak mengacu pada Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang JKN pasal 43a ayat (1) di mana BPJS Kesehatan mengembangkan teknis operasionalisasi sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

"IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan Perdirjampelkes nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 untuk direvisi sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan yang hanya membahas teknis pembayaran dan tidak memasuki ranah medis," katanya.

IDI juga meminta defisit BPJS Kesehatan tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan.

"Dokter harus mengedepankan pelayanan sesuai dengan standar profesi," kata Marsis.

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help