Tok! Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Larang dan Bekukan Organisasi Jamaah Ansharut Daulah

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 5 juta.

Tok! Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Larang dan Bekukan Organisasi Jamaah Ansharut Daulah
Defence.pk
Ilustrasi 

MAJELIS hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membekukan organsisasi Jamaah Ansharut Daulah.

Hakim ketua Aris Bawono mengatakan, keadaan yang memberatkan korporasi JAD adalah menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat. Hakim tak menemukan keadaan yang meringankan terdakwa.

Sehingga, hakim menyatakan terdakwa JAD yang diwakili pengurus atas nama Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin bin M Ali, terbukti bersalah.

Baca: Anies Baswedan Hapuskan Rp 1,6 Trilliun Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta

"Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi," ujar Aris, membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7/2018).

Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 5 juta. Hakim juga menetapkan pembekuan korporasi atau organisasi JAD, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS.

"Menetapkan membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah, organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State in Iraq dan Syria) atau DAESH (Al Dawla Al Sham) atau ISIL (Islamic State in Iraq and Levant) atau IS (Islamic State), dan menyatakan sebagai korporasi yang terlarang," tuturnya.

Baca: Karcis Parkir RSUD Tangsel Tertulis Nama Organisasi Pemuda, Warga Mengadu ke Airin

Hakim menetapkan barang bukti berupa satu unit telepon seluler. Sedangkan satu bungkus plastik alat bukti dikembalikan ke penuntut umum untuk dijadikan barang bukti perkara lain.

"Dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 5 ribu," kata Aris.

JAD dijerat pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Jo pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. (Dennis Destryawan)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help