Ombudsman : Pemkot Bekasi Diduga Telah Lakukan Maladministrasi Terbuka

OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya menduga adanya tindakan maladministrasi terbuka di Pemkot Bekasi.

Ombudsman : Pemkot Bekasi Diduga Telah Lakukan Maladministrasi Terbuka
Warta Kota/Yosia Margaretta
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuliskan ucapan untuk HUT Ombudsman di 2018, Sabtu (10/3/2018).(ilustrasi) 

OMBUDSMAN RI Perwakilan Jakarta Raya menduga adanya tindakan maladministrasi terbuka yang sudah dilakukan Pemkot Bekasi pada Jumat (27/7/2018) lalu.

Dimana berdasar laporan masyarakat dan temuan fakta di lapangan diketahui bahwa layanan di 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan di Kota Bekasi tutup serempak pada Jumat (27/7/2018) lalu.

Belum diketahui pasti apa alasan dan penyebab tutupnya seluruh kantor kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi secara serempak itu dapat terjadi, Jumat lalu.

Yang pasti sejumlah keluhan masyarakat di Kota Bekasi atas hal tersebut diterima Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya.

Hal itu dikatakan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho kepada Warta Kota, Minggu (29/7/2018).

"Kami akan datangi Pemkot Bekasi atau Wali Kota Bekasi terkait hal ini. Karena ini adalah tindakan maladministrasi terbuka," katanya.

Menurut Teguh peristiwa ini adalah pelanggaran yang dilakukan Pemkot Bekasi atas Undang-Undang Pelayanan Publik atau yang secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Dimana undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri," katanya.

Karenanya kata Teguh pihaknya akan mendatangi Pemkot Bekasi, Senin (30/7/2018). "Supaya cepat tahu masalahnya dimana, dan mengapa Jumat lalu seluruh kantor layanan di kelurahan dan kecamatan di Kota Bekasi, tutup serempak" katanya.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help