Bedah Buku Menata Ormas Memperkuat Bangsa Nilai Pembubaran HTI Sudah Tepat

Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum, bila didapati ada ormas yang bertentangan dengan UUD 1945 maka harus segera dibubarkan.

Bedah Buku Menata Ormas Memperkuat Bangsa Nilai Pembubaran HTI Sudah Tepat
ist

WARTA KOTA, PALMERAH  -----  Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat keputusan untuk membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai suatu tindakan yang sudah tepat karena sepak terjang HTI dianggap sudah bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila dan UUD 1945, pernyataan tersebut terungkap dalam acara bedah buku bertajuk Menata Ormas, Memperkuat Bangsa yang digelar di Kampus IPB, Bogor, Sabtu (28/7/2018).

“Setelah dianalisis dengan konstitusi kita, keberadaan mereka memang bertengangan dengan UUD 1945 dan mereka malah telah mempunyai uud sendiri, dan rancangannya itu tidak hanya diajarkan di kampus tapi juga dipropagandakan, setelah saya tes ternyata bertentangan”, kata Penulis buku berjudul Menata Ormas, Memperkuat Bangsa, Dr Sri Yunanto,  Msi. dalam surel  yang diterima, Minggu (29/7/2018).

Ditambahkan olehnya bahwa yang menjadi obyek pembahasan dalam bukunya adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI dan UUD 1945, di mana HTI berniatan mengubah dasar negara Indonesia menjadi asas Islam.

"Yang jelas titik fokus dari Isi buku ini adalah menganalisis tentang Perpu 2016 yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, di mana UU itu sebetulnya untuk semua ormas mana, hanya saja kebetulan HTI yang kena",ujar Sri Yunanto dalam penjelasannya kepada publik.

Dirinya mengapresiasi langkah langkah yang diambil oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dengan tegas telah membubarkan HTI, karena khawatir bila dibiarkan tentunya akan menjadi sebuah ancaman dan berdampak serius bagi persatuan dan kesatuan serta kerukunan di Indonesia,karena itu ormas seperti ini harus ditata dengan sebaiknya.

"Ormas itu sebagai bagian dari civil society yang sangat penting bagi sebuah negara demokrasi, silahkan membuat ormas, sepanjang mewakili kepentingan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, tapi untuk kasus yang ini, setelah kami analisis dengan konstitusi, mereka memang bertentangan dengan UUD 45, bahkan mereka sudah punya UUD sendiri, yang bahkan telah diajarkan di kampus bahkan telah dipropagandakan dan setelah saya tes ternyata itu benar mereka bertentangan",  ucapnya.

Menurut Sri Yunanto, menghadapai persoalan seperti ini, negara dituntut untuk bertindak dalam menata keberadaan ormas di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum. 

"Untuk menyelesaikan masalah ini, intinya Cuma satu yakni pemerintah harus tegas dan untuk itu tentu ada mekanismenya yang pastinya harus disetujui oleh sejumlah partai politik, karena ini demokrasi maka keputusan yang diambil harus dilakukan sesuai dengan jalur hukum yang ada", ungkapnya.

Sementara itu ditempat yang sama, mantan Ketua Komnas HAM, Imdad Rahmat mengatakan, keputusan pemerintah untuk meakukan pembubaran HTI merupakan sebuah tindakan yang melanggar hukum dan hak asasi manusia, sebuah ormas atau organisasi apapun bisa dibubarkan jika tindak tanduknya mengancam keberadaan suatu bangsa dan mengganggu hak orang lain.

"Hak asasi manusia memperbolehkan pengaturan terhadap persoalan itu, bila dilihat ada tindakan yang diindikasikan akan membahayakan dan menjadi ancaman negara, maka harus segera dibubarkan saja", tegasnya..

Penulis: Nur Ichsan
Editor: m nur ichsan arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help