Dugaan Maladministrasi, Ombudsman Sebut PT KCI Tidak Antisipasi Calo Tiket Kertas

KCI memaparkan bahwa percaloan muncul bukan dari pencetakan tiket palsu tapi pembelian tiket berulang yang dijual kembali.

Dugaan Maladministrasi, Ombudsman Sebut PT KCI Tidak Antisipasi Calo Tiket Kertas
Warta Kota/Muhammad Azzam
Tiket kertas sebagai tiket masuk Stasiun Bekasi, Senin (23/7/2018). 

PERBAIKAN sistem atau upgrading system E-ticketing KRL dengan menerapkan tiket kertas bagi penggunanya di 79 stasiun, Senin (23/7/2018) lalu sempat menimbulkan antrean panjang calon penumpang dan maraknya calo tiket kertas.

Dari laporan dan temuan di lapangan yang diterima Ombudsman RI, ada dugaan Maladministrasi yang dilakukan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dalam penerapannya.

Karenanya Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya telah meminta keterangan manajemen PT KCI pada Rabu (25/7/2018).

Baca: Perbaikan E-Ticketing KRL Diduga Maladministrasi, Ombudsman RI Periksa PT KCI

Mereka yang dimintai keterangan dari PT KCI dan melakukan paparan di Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, di Kuningan, Jakarta Selatan adalah VIP Legal, VIP Pelayanan Publik, dan VIP Kehumasan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, mengatakan dari paparan PT KCI diketahui KCI sama sekali tidak mengantisipasi kemungkinan adanya calo tiket kertas, seperti yang terjadi di lapangan yakni di Depok.

"PT KCI baru mengumumkan akan menggunakan tiket kertas pada hari Minggu atau sehari sebelum penerapan tiket kertas. Pengumuman tidak dilakukan jauh hari sebelumnya karena menurut mereka ada potensi informasi itu akan bocor dan bisa menyebabkan munculnya pencetakan tiket palsu," kata Teguh.

Ia mengatakan, KCI berpendapat dengan pengumuman menjelang hari H, potensi munculnya tiket palsu dan percaloan bisa di tekan seminimal mungkin.

"Namun ternyata ada calo tiket kertas seperti yang terjadi di Depok," kata Teguh.

Pembelian Tiket Berulang

Untuk hal itu kata Teguh, KCI memaparkan bahwa percaloan muncul bukan dari pencetakan tiket palsu tapi pembelian tiket berulang yang dijual kembali.

"Dari paparan manajemen KCI, semuanya bagus. Namun kami belum dapat simpulkan ada tidaknya maladministrasi dalam hal ini. Sebab harus dibandingkan dengan dokumen resmi dari mereka, dan disandingkan dengan temuan lapangan Ombudsman," kata Teguh.

Karenanya kata Teguh pihaknya menunggu dokumen resmi sesuai paparan dari PT KCI dan akan menyusun atau menganalisa untuk melihat ada tidaknya maladministrasi dalam upgrading system E-ticketing KRL ini.

Menurut Teguh, secara paparan apa yang disampaikan PT KCI semuanya baik.

"Namun akan disandingkan dengan temuan kami serta pencocokan dokumen mereka apakah sesuai dengan paparan atau tidak. Jadi kami belum bisa memastikan ada tidaknya maladministrasi atau tidak," katanya. 

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved