PPDB 2018

Dugaan Jual Beli Kursi di SMAN 8 Depok, Ombudsman Terima Laporan dan Temukan Bukti

Pihak sekolah membuka 2 kelas baru atau rombongan belajar (rombel) tambahan bagi siswa baru, setelah PPDB berakhir.

Dugaan Jual Beli Kursi di SMAN 8 Depok, Ombudsman Terima Laporan dan Temukan Bukti
Istimewa
ILUSTRASI Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

INFORMASI adanya pungutan biaya sebesar Rp 6,5 Juta sampai Rp 8 Juta bagi orangtua siswa yang ingin anaknya diterima dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 8 Depok di Jalan Natsir, Cilodong, Depok, merebak dan diungkapkan sejumlah ortu siswa yang enggan disebutkan namanya.

Atas hal ini Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengaku sudah menerima laporan dan mendapat bukti mengenai hal itu.

Teguh mengatakan, yang terjadi di SMAN 8 Depok adalah pihak sekolah membuka 2 kelas baru atau rombongan belajar (rombel) tambahan bagi siswa baru, setelah PPDB berakhir.

Jika satu kelas adalah 36 siswa maka ada 72 bangku siswa yang dibuka dan pada akhirnya diperjualbelikan.

"Ini jelas-jelas jual beli kursi. Ada dua kelas tambahan atau rombel tambahan yang diperjualbelikan," kata Teguh.

Besaran jual beli bangku memang mencapai Rp 8 Juta per siswa atau bisa melalui calo yang merupakan orang yang dekat dengan pihak sekolah.

Menurut Teguh, Ombudsman RI sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk menghentikan hal itu.

"Ombudsman sedang pertimbangkan langkah yang akan diambil di SMAN 8 Depok. Agar ini tidak terus terjadi ke depannya," kata Teguh.

Dipaparkan, seharusnya setelah PPDB tidak boleh ada lagi penambahan rombel atau sekolah membuka kelas tambahan.

"Substansi PPDB kan untuk pemerataan. Kalau setelah ada PPDB ada rombel tambahan, maka ini tidak benar," tandasnya.

Hal itulah menurutnya yang membuat praktik jual beli bangku sekolah terjadi.

"Selain itu jika ada rombel tambahan setelah PPDB, maka sekolah swasta dan sekolah non favorit tidak kebagian murid nantinya, atau kurang muridnya," kata Teguh.

Menurut Teguh, dua kelas atau rombel tambahan di SMAN 8 Depok yang menyalahi substansi PPDB itu, diduga dibuka khusus untuk siswa anak karyawan dan anggota Kostrad di Cilodong.

"Karena diduga tidak semua putra putri mereka tertampung di sana, jadi dibuka dua kelas tambahan itu," kata Teguh.

Dan dua kelas tambahan itu, katanya, akhirnya diperjualbelikan oleh pihak sekolah dan para calo kepada siapapun.

Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved