Penjabat Wali Kota Bekasi Sebut Tidak Ada Alasan Mendesaknya Berhenti

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah menanggapi tuntutan ratusan anggota ormas setempat yang menuntutnya mundur.

Penjabat Wali Kota Bekasi Sebut Tidak Ada Alasan Mendesaknya Berhenti
Warta Kota/Muhammad Azzam
Penjabat Wali Kota Bekasi R Ruddy Gandakusumah 

WARTA KOTA, BEKASI---Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah menanggapi tuntutan ratusan anggota organisasi masyarakat (ormas) setempat yang menuntutnya mundur dari jabatan kepala daerah sementara.

Menurut Ruddy, tidak ada alasan yang tepat untuk memintanya berhenti dari Pj Wali Kota Bekasi.

Menurut aparatur yang juga menjabat sebagai Kepala Satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Barat ini posisinya sebagai Pj Wali Kota semata-mata hanya menjalankan tugas dari pimpinannya.

Baca: Ormas Kecewa Tak Bertemu Penjabat Wali Kota Bekasi yang Diminta Mundur

Sejak 10 Maret 2018, Ruddy dikukuhkan sebagai Pj Wali Kota Bekasi atas rekomendasi Gubernur Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri waktu itu.

Persoalan yang menilai berhasil atau tidaknya kepemimpinannya, kata Ruddy, merupakan kewenangan Gubernur dan Mendagri.

"Saya minta kepada mereka agar sabar karena tugas saya tinggal dua bulan lagi sampai 20 September 2018. Setelah itu akan saya serahkan kepada yang berhak (Wali Kota terpilih) pada waktunya," kata Ruddy melalui pesan singkatnya, Kamis (26/7/2018) malam.

Baca: Organisasi Masyarakat Desak Penjabat Wali Kota Bekasi Mundur

Ruddy mengatakan, tidak ada agenda politik tertentu selama kepemimpinannya, kecuali memastikan pilkada serentak berjalan kondusif.

Bahkan Ruddy mengklaim pilkada serentak telah berjalan sesuai rencana.

"Demikian pelayanan publik tidak terganggu sehingga pemerintahan dan program-program berjalan normal," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, yang berhak menentukan keberhasilan kinerjanya adalah Menteri Dalam Negeri.

Baca: Tokoh Masyarakat dan Lintas Agama Kecewa terhadap Penjabat Wali Kota Bekasi

"Tidak ada alasan hukum untuk meminta saya berhenti, kecuali saya tidak melaksanakan perintah yang harus saya laksanakan. Apalagi terlibat korupsi, narkoba atau cacat moral," katanya.

Selain itu, bila ada pelanggaran terhadap sikapnya selama ini juga akan dibahas melalui mekanisme dan prosedur yang benar.

Bahkan ada tim investigasi yang akan menilai kinerjanya.

"Enggak ada yang perlu dikawatirkan saya mempunyai agenda politik tertentu. Saya hanya semata-mata menjalankan tugas negara, dan bila selesai akan kembali memegang jabatan sebagai Kesbangpol Jawa Barat," katanya.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved