Warga Bukit Duri Tunggu Realisasi Kampung Susun

Sebelumnya, warga melayangkan gugatan terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016.

Warga Bukit Duri Tunggu Realisasi Kampung Susun
Antara
Ilustrasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berfoto bersama warga Bukit Duri yang datang ke Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/10/2017). 

TERDAPAT ratusan masyarakat Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan berdiskusi bersama jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan membahas konsep pembangunan, yang akan dilakukan di kawasan itu usai kemenangan class action oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya, warga melayangkan gugatan terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016.

Dalam pertemuan yang digelar di rumah Haji Maru selaku Ketua RT/RW 03/11, Rabu (25/7/2018) malam, walikota Jakarta Selatan Marullah Matali memastikan, pemprov DKI Jakarta masih memegang komitmen untuk mendukung pembangunan rumah susun bagi warga yang tergusur.

"Gubernur memandang ini adalah sebagai kepentingan masyarakat. Statemen beliau sangat jelas bahwa beliau menerima keputusan itu, tidak melakukan upaya banding. Saya kira komitmen itu tidak berubah," kata Marullah di hadapan para warga.

Meski demikian, terkait Rumah Susun Manusiawi yang diajukan, Marullah meminta warga untuk bersabar sambil menunggu keputusan hukum yang mengikat atau inkrah.

"Soal itu kan harus dilihat soal detailnya, alokasinya bagaimana, nanti kita carikan alternatif. Yang sudah pasti adalah dua hal. Pertama pemprov tidak ajukan banding, kemudian kita tidak lakukan kasasi. Kedua, kita jamin sesuai amar putusan pengadilan berikan kompensasi sejumlah angka tetlrtentu kepada 93 bidang lahan nilainya angkanya Rp 200 juta per bidang. Totalnya Rp 18,6 miliar," kata Marullah.

Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka Sandyawan Sumardi memahami adanya prosedur yang harus dilalui terkait realisasi pembangunan rumah susun manusiawi.

"Kita paham soal itu. Makanya kita ikuti prosedurnya. Yang pasti, warga yang tergusur bisa mendapatkan hak tempat tinggal kembali sebab selama ini, sejak ada penggusuran, mereka mengontrak dengan uang sendiri," katanya.

Sandyawan menjelaskan, konsep hunian yang diajukan adalah kampung susun hak milik, bukan rusunawa. "Untuk konsepnya kampung susun beda dengan rusunawa. Di sana nanti lebih komperehensif. Ada ruang sosial, taman, masjid bahkan tempat usaha. Adapun kami tidak meminta gratis. Namun akan dibeli warga dari uang kompensasi yang diberikan Pemprov DKI," ungkapnya.

Sandyawan pun membantah bahwa kampung ada kaitan dengan kontrak politik. Dia mengatakan permintaan itu atas dasar kemanusiaan.

"Dalam perjuangan, kami mengutamakan hukum kemanusiaan, bukan negosiasi politik atau kontrak politik dalam pemimpin manapun meskipun warga sini yang mengatakan pertama mendukung Anies-Sandi," kata Sandy.

Dia menambahkan warga Bukit Duri meminta Pemprov DKI mengganti rumah dan tanah yang telah digusur dengan rumah dan tanah, bukan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Sebelumnya, warga Bukit Duri meminta Pemprov DKI segera melaksanakan janjinya untuk membuat kampung susun manusiawi. Apalagi, sudah dua tahun Pengadilan Tinggi Jakarta memenangkan gugatan warga atas penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Tags
Bukit Duri
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved