PPDB 2018

Ratusan Kepala Sekolah Ikuti Sosialisasi Soal PPDB Online dan NIK

459 kepala sekolah dan pengawas SD, SMP, SMA, SMK negeri dan kasatpel di 10 kecamatan memenuhi aula SMP Negeri 12 Kebayoran Baru.

Ratusan Kepala Sekolah Ikuti Sosialisasi Soal PPDB Online dan NIK
Warta Kota/Feryanto Hadi
Tidak kurang dari 459 kepala sekolah dan pengawas tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di wilayah Jakarta Selatan berikut kasatpel di 10 kecamatan memenuhi aula SMP Negeri 12 di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (25/7/2018). 

TIDAK kurang dari 459 kepala sekolah dan pengawas tingkat SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di wilayah Jakarta Selatan berikut kasatpel di 10 kecamatan memenuhi aula SMP Negeri 12 di Jalan Wijaya, Kebayoran Baru dalam acara rakor instansi terkait antara Sudin Dukcapil dengan sudin Pendidikan Jakarta Selatan Wilayah 1 dan Sudin Pendidikan Wilayah 2.

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan, Abdul Haris mengatakan, kegiatan yang dilakukan Sejak Selasa (24/7/2018) dan Rabu (25/7/2018) itu membahas soal evaluasi PPDB Online dengan NIK dan nomor kartu keluarga yang perlu diverifikasi.

"Ini dilakukan Sudin Dukcapil sebagai langkah perbaikan layanan masyarakat terkait penerimaan murid baru baik tingkat SD, SMP mau pun SMA khususnya yang bertatus negeri," kata Haris, Rabu (25/7/2018).

Haris mengungkapkan, selama dua tahun ini kantor Dukcapil harus menerima ratusan orang tua murid saat PPDB berlangsung karena ada kendala pada NIK dan Nomor Kartu Keluarga sehingga tidak bisa daftar secara on line.

"Karena perlu verifikasi NIK dan Kartu keluarganya ke suku dinas dukcapil. Adanya beberapa regulasi terhadap penerimaan siswa baru yang dilakukan oleh dinas pendidikan sudah merupakan langkah yang tepat karena telah melalui beberapa kajian dan pertimbangan untuk memudahkan pelayanan masyarakat," Haris menerangkan.

Menurutnya, penggunaan NIK dan Nomor KK sebagai acuan untuk pelaksanaan pendaftaran murid baru adalah sudah finish dan harus dijadikan pedoman di wilayah DKI Jakarta.

Meski demikian, ia melanjutkan, adanya regulasi yang mengatur tentang jalur lokal dan jalur umum memunculkan kebijakan pengaturan pindah datang terhadap penduduk pemegang NIK dan KK.

"Contoh kebijakan dinas pendidikan yang menetapkan batas akhir pelaporan pindah datang ke satu wilayah dari wilayah lain tgl 1 januari 2018, terkesan masih belum dipahami oleh orang tua murid karena merasa kurang sosialisasi ini. Hal ini dibuktikan banyaknya orang tua murid yg mendaftar sekolah di Jakarta Selatan padahal baru lapor kedatangan ke wilayah Jakarta Selatan setelah tanggal 3 januari 2018."

"Dan bukti lain banyaknya warga yang datang ke loket Sudin Dukcapil Jaksel untuk minta verifikasi NIK anaknya. Padahal kartu keluarganya diterbitkan dan di tanda tangani lurah setelah tanggal 3 januari 2018. Hal ini banyak dikeluhkan masyaratat yg masih kurang adanya sosialisasi," kata Haris.

Sangat bermanfaat

Joko Sugiarto kepala Sudin pendidikan wilayah 1 menyebut, materi sosialisasi yang disampaikan dalam kegiatan itu sangat bermanfaat bagi kepala sekolah yang selama ini diakui masih kurang informasi secara teknis untuk dasar pelaksanaan terkait verifikasi Nik.

"Sosialisasi semacam ini baru ada di Jakarta Selatan. Saya juga kaget pas dapat undangan rakor dukcapil dan pendidikan. Tapi apa yang disampaikan sangat bermanfaat. Semoga ke depannya permasalahan soal PPDB online dengan NIK lebih baik," ujarnya berharap.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help