Eksklusif Wartakota

Jenderal Gatot Nurmantyo Bongkar Dalang Presidential Threshold 20 Persen: Cermati Ini Baik-baik!

JENDERAL (Purn) Gatot Nurmantyo mengungkap siapa di balik lahirnya aturan Presidential Threshold 20 persen. Dia ajak mahasiswa kritis.

@fa.rahha_Besok nyalon besok mnang pak . Amien

@agungwidiatmoko1Semoga bapak selalu sehat

@sugih_subagja25@paimansutarjo Aamiin semoga benar-benar terjadi

@aburohim888Ayo pak maju

@khazin_muliaPresiden presiden presiden Indonesiaaaaa

@andicahsolo_nimmahOra gatot ora coblos...!

@mas_sarmonoDi tangan Prabowo gatot indonesia bisa jadi negara adidaya

@lukmanbp65Jendral... Ambil peran sbg narasumber tentang bahaya proxy war k kampus2 jendral.... Supaya generasi muda melek akan bahaya untuk Indonesia d masa depan

@ibrawisanggeniPak nyapres dong, biar islam ada yang mewakili, nanti saya coblos bapak kalo bapak nyapres

Parpol Peraih Suara 2014: PDI Perjuangan Menang 19 Persen

Seperti dineritakan tribunnews.com sebelumnya, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di posisi pertama dengan 23.681.471 suara atau 18,95 persen (dibulatkan menjadi 19 persen).

Hasil rekapitulasi perolehan suara Pileg 2014 ini ditetapkan melalui surat keputusan KPU No 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Anggota DPR, DPD dan DPRD secara umum dalam Pemilu, yang dibacakan Ketua KPU Husni Kamil di Gedung KPU, Jakarta, pada Jumat (9/4/2014) malam menjelang dini hari.

Hasil rekapitulasi KPU tersebut menempatkan Partai Golongan Karya (Golkar) di posisi kedua dengan perolehan 18.432.312 suara atau 14,75 persen.

Dan posisi ketiga ditempati oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan perolehan 14.760.371 suara atau 11,81 persen.

1. PDI Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen)

2. P Golkar 18.432.312 (14,75 persen)

3. Gerindra 14.760.371 (11,81 persen)

4. Demokrat 12.728.913 (10,19 persen)

5. PKB 11.298.957 (9,04 persen)

6. PAN 9.481.621 (7,59 persen)

7. PKS 8.480.204 (6,79 persen)

8. Nasdem 8.402.812 (6,72 persen)

9. PPP 8.157.488 (6,53 persen)

10. P Hanura 6.579.098 (5,26 persen)

11. PBB 1.825.750 (1,46 persen)

12. PKPI 1.430.894 (0,91 persen)

Pasal-pasal Pencalonan Presiden UU No 7 Tahun 2017

Inilah pasal-pasal yang menjadi dasar pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019 berdasarkan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

BAB VI
PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penentuan, Pengusulan, dan Penetapan Pasangan Calon

Paragraf 1
Tata Cara Penentuan Pasangan Calon

Pasal 221
Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 222
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pasal 223

  • Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan.
  • Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
  • Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
  • Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

Pasal 224
Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2) terdiri atas:
- kesepakatan antar-Partai Politik;
- kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon.

Pasal 225
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengumumkan bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden sebelum penetapan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden yang diumumkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang bersangkutan.

Penulis: Suprapto
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved