Menang Gugatan, Warga Bukit Duri Jakarta Selatan Bukan soal Uang Ganti Rugi

Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera WS Soemarwi, mengatakan, warga Bukit Duri bukan menuntut mengenai soal uang ganti rugi.

Menang Gugatan, Warga Bukit Duri Jakarta Selatan Bukan soal Uang Ganti Rugi
Warta Kota/Joko Supriyanto
Sejumlah perwakilan warga Bukti Duri, Jakarta Selatan menyampaikan keterangan terkait kemenangan gugatan class action Pengadilan Negeri Jakarta di Kantor Ciliwung Merdeka, Selasa (24/7/2018) 

WARTA KOTA, MATRAMAN---Kuasa Hukum warga Bukit Duri, Vera WS Soemarwi, mengatakan, warga Bukit Duri bukan menuntut mengenai soal uang ganti rugi.

Warga di sana berharap tanah dan rumah yang terkena gusur dapat diwujudkan kembali.

Walaupun dalam keputusan pengadilan, ada nilai uang yang harus digantikan.

Akan tetapi, warga hingga kini masih mendiskusikan agar permintaan warga dan pemerintah dapat menjadi satu tanpa ada yang dirugikan.

Baca: Menang Banding, Warga Bukit Duri Menagih Janji Gubernur DKI Bangun Kampung Susun

"Kalau memang pemerintah punya masalah, pengadaan tanah mengunakan APBD tentunya itu akan menjadi aset daerah. Sementara satu sisi, warga minta tanah dan bangunan itu menjadi milik sendiri, bagaimana titik temunya. Itu sedang kami diskusikan bersama. Yang jelas warga menuntut itu bukan semata-mata demi uang," kata Vera kepada wartawan, Selasa (24/7/2018).

Vera mengatakan, sebanyak 3/4 warga yang terdampak dalam pengusuran pada 28 September 2016 masih bertahan disekitar area Bukit Duri, Jakarta Selatan.

Baca: Status Kependudukan Warga Bukit Duri Masih Tetap seperti Sedia Kala

Mereka tetap bertahan hingga tuntutannya terpenuhi.

Menurut Vera, terdapat kurang lebih sebanyak 99 bidang tanah atau lebih dari 100 kepala keluarga (KK) menunggu janji Gubernur DKI membangunan kampung susun.

"Kalau untuk yang di Rusun Rawa Bebek itu artinya warga yang menerima bahwa rusun tersebut bagian dari kompensasi. Karena kami tidak bisa memaksa tapi konsekuensi hukum yang menerima rusun tersebut akan kehilangan hak atas tanah dan bangunan. Tapi bagi mereka yang tidak menerima unit rusun tersebut masih mempunyai hak atas tanah dan bangunan mereka," kata Vera.

Terkait rencana pembangunan kampung susun, kata Vera, warga dan Pemerintah Provinsi DKI sudah bertemu dan membicarakan usulan pembanguan rumah susun berbasis koperasi itu.

Halaman
12
Penulis: Joko Supriyanto
Editor: Aloysius Sunu D
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved