Dugaan Jual Beli Fasilitas Lapas, Kalapas Sukamiskin Ditangkap Bukan Hal Baru

Pelanggaran yang klasik ini tentunya harus dicari metode untuk tidak mengulang kejadian serupa.

Dugaan Jual Beli Fasilitas Lapas, Kalapas Sukamiskin Ditangkap Bukan Hal Baru
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG
Komisi Pemberantasan Korupsi. 

WARTA KOTA, PALMERAH----Pengamat hukum pidana, Kaspudin Noor, mengatakan, penangkapan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husein, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan permasalahan klasik.

"Kalapas ditangkap bukan pertama kalinya, ini suatu pelanggaran klasik," kata Kaspudin yang juga mantan Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI), seperti dilansir Antaranews.com, Sabtu (21/7/2018).

Baca: ICW: Tahanan Koruptor Harus Sama dengan Tahanan Penjahat Jalanan

Pelanggaran yang klasik ini tentunya harus dicari metode untuk tidak mengulang kejadian serupa.

"Ini tugas Pak Menteri Hukum dan HAM selaku pimpinannya yang memiliki kewenangan dalam mengatasi persoalan itu," katanya.

Meski atasan langsung kalapas itu Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen Pas), tapi Menkumham harus memberikan peringatan kepada bawahannya dengan memberikan sanksi karena tidak mampu melakukan pembinaan kepada warga binaan.

Baca: OTT Kalapas Sukamiskin, Sudah Biasa Jual Fasilitas di Lapas Sukamiskin?

"Kalau Menkumham tidak mampu, yang harus diganti. Kalau tidak, kejadian seperti terus-menerus terjadi," katanya.

Tentunya, kata dia, tugas pimpinanlah untuk mengawasi kerja bawahannya selain mengatur kebijakan.

"Kalau melanggar jangan segan-segan menjatuhkan sanksi kepada bawahannya," katanya.

Baca: Penjelasan KPK soal Inneke Koesherawati Terkait OTT Kalapas Sukamiskin

Sebenarnya, kata Kaspudin, hakim pengadilan juga bisa melakukan pengawasan terhadap seseorang yang sudah dijatuhi hukuman.

"Itu diatur dalam hukum pidana, hakim bisa mengawasi terkait pelaksanaan hukuman terhadap terpidana," katanya.

Sedangkan Ketua Umum Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum UI, Choky Ramadhan, mengatakan, kasus kalapas tersebut bukan barang baru dan sudah lama didengar.

Baca: Fasilitas Berobat Tahanan, KPK: Kami Ingatkan Rumah Sakit, Dokter, Tenaga Kesehatan Profesional

"Ini bukan barang baru. Kita sudah dengar isu ini sejak Prof Denny menjadi Wamenkumham, dan bahkan beberapa tahun terakhir sempat diangkat oleh jurnalisme investigasi salah satu media di Indonesia," katanya.

Selanjutnya, rombak pejabat maupun staf di Lapas Sukamiskin yang terkait ataupun mengetahuinya tetapi membiarkan dan tidak melaporkannya.

Selanjutnya whistleblowing sistem perlu dikembangkan agar memberikan perlindungan maupun penghargaan bagi pihak pegawai maupun warga bina pemasyarakatan yang melaporkan praktik korupsi di lapas.

Editor: Aloysius Sunu D
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved