Pasien Kanker Payudara Menggugat, Biarlah Negara Ini Menyaksikan Dia Mati di Persidangan

Mereka menyesalkan tindakan BPJS Kesehatan yang tidak mengumumkan penarikan jaminan terhadap Trastuzumab.

Pasien Kanker Payudara Menggugat, Biarlah Negara Ini Menyaksikan Dia Mati di Persidangan
Warta Kota/Hamdi Putra
Pasien kanker gugat BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi foto BPJS Kesehatan. 

SEORANG Juniarti, seorang pasien kanker payudara HER2 Positif, melalui pengacaranya akan menggugat BPJS Kesehatan dan Presiden Joko Widodo terkait Trastuzumab, obat kanker yang tidak lagi dijamin BPJS Kesehatan sejak 1 April 2018.

Salah satu anggota tim pengacara Juniarti, Rusdianto Matulatuwa mengatakan pihaknya telah mengirimkan somasi kepada BPJS Kesehatan dan telah diterima pada Kamis (19/7/2018) sekitar pukul 10.00 WIB.

Namun, Kepala Bagian Humas BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat mengaku belum menerima somasi tersebut.

"Belum, sampai dengan hari ini, Jumat (20/7/2018) pagi, saya belum terima. Mungkin sudah sampai tapi memang belum masuk ke meja saya," ujar Nopi Hidayat, saat ditemui di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat pagi.

Rusdianto Matulatuwa menegaskan tujuannya melayangkan somasi kepada BPJS Kesehatan adalah untuk mengusahakan jalan tengah terlebih dahulu sebelum dibawa ke jalur hukum melalui gugatan ke pengadilan.

Menurutnya, akan lebih baik jika suatu masalah diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Namun, jika BPJS Kesehatan tetap mengabaikan keinginan kliennya, Rusdianto Matulatuwa bersama timnya terpaksa menempuh jalur hukum.

"Pada kasus ini yang menjadi titik konflik adalah nyawa seseorang jadi kami tidak bisa berlama-lama. Nyawa itu tidak bisa dibeli walaupun punya banyak uang dan tidak bisa diganti. Nyawa ini bukan untuk coba-coba dalam bentuk terapi dan pengobatan. Apapun keterangan dari BPJS Kesehatan sampai saat ini saya anggap mereka masih mengajak saya untuk lawyering," kata Rusdianto Matulatuwa kepada Warta Kota, Sabtu (21/7/2018).

Dikatakannya, apapun alasannya BPJS Kesehatan tidak boleh mangkir di tengah jalan dari melaksanakan kewajibannya.

Entah itu efektif atau tidaknya Trastuzumab, mahal atau tidaknya maupun sedikit atau banyaknya obat tersebut.

Halaman
123
Penulis: Hamdi Putra
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved