Pengaduan Soal Konsumen VS Pengembang Properti Nomor 3 Terbanyak

dari 642 aduan yang diterima, 60 di antaranya terkait persoalan properti. Itu artinya, secara persentase, aduan ini mencapai 9 persen

Pengaduan Soal Konsumen VS Pengembang Properti Nomor 3 Terbanyak
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Suasana penyegalan perumahan elite Cinere Parkview di RW 12, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok, Kamis (3/5/2018). 

- Tidak dipenuhinya hak konsumen dalam membeli apartemen, masih menjadi masalah utama yang dihadapi industri properti Tanah Air. Kasus terbaru yakni perselisihan antara konsumen dengan pengembang LA City, PT Spektra Properti Indonesia.

Meski banyak konsumen yang sudah patuh membayar cicilan, hingga kini unit apartemen yang dijanjikan tak kunjung diserahkan.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menunjukkan, dari 642 aduan yang diterima, 60 di antaranya terkait persoalan properti. Itu artinya, secara persentase, aduan ini mencapai 9 persen dan sekaligus menempatkannya pada urutan ketiga terbesar setelah belanja daring dan perbankan.

"Pengaduan tentang properti memang masih banyak," ungkap Pengurus Harian YLKI Sularsih kepada Kompas.com, Selasa (17/7/2018).

Dari 60 aduan yang masuk, pembangunan menjadi permasalahan terbanyak yang diadukan hingga mencapai 23 laporan. Posisi berikutnya yakni refund/pengembalian (17 aduan), keterlambatan serah terima (10 aduan), dokumen dan kualitas bangunan (masing-masing 7 aduan). Sularsih mengatakan, masih banyaknya persoalan sektor properti lantaran kurangnya pengawasan maksimal dari pemerintah.

Para pelaku usaha pada sektor ini, sebenarnya telah memahami bahwa sudah ada aturan ketat yang mengatur hak dan kewajiban pengembang dan konsumen. Namun, aturan tersebut tidak dijalankan maksimal lantaran lemahnya pengawasan pemerintah. Hal lain, perbedaan sikap antara pengembang dengan konsumen.

Sebagai pelaku usaha, pengembang semestinya sadar bahwa konsumen memiliki posisi tawar yang tinggi di dalam bisnis mereka. Namun yang terjadi, pengembang justru memberlakukan sistem kontrak jual beli yang sering kali merugikan konsumen.

Kontrak tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sehingga meski ada konsumen kritis sekali pun, mereka tidak bisa mengkritisinya. "Tetapi kalau antara B to B, misalnya antara bank dan developer, itu mereka bargaining yang sama. Itulah makanya pemerintah perlu mengawasi kontrak bakunya," tuntas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Pengembang Properti vs Konsumen, Terbesar Ketiga Sepanjang 2017",

Penulis : Dani Prabowo
Editor : Hilda B Alexander

Editor: ahmad sabran
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help