Izin Meikarta Sampai Ratusan, Bos Lippo Sebut Omongan Jokowi Beda dengan Kenyataan

Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang semua izin tiga hari selesai, tapi ternyata tidak demikian,” ucap Mochtar

Izin Meikarta Sampai Ratusan, Bos Lippo Sebut Omongan Jokowi Beda dengan Kenyataan
Istimewa
Meikarta 

PENDIRI Grup Lippo Mochtar Riady mengungkapkan pihaknya mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan proyek kota baru Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Lippo membutuhkan hingga 136 cap atau stempel sebagai tanda mendapat izin untuk pembangunan megaproyek tersebut.

“Butuh 136 cap untuk pembangunan. Begitu sulit. Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang semua izin tiga hari selesai, tapi ternyata tidak demikian,” ucap Mochtar saat ditemui Kompas.com, Kamis (12/7/2018) di Jakarta.

Ia mengaku bingung dan kesulitan menghadapi birokrasi perizinan pembangunan suatu gedung, termasuk pada era otonomi daerah seperti saat ini.

Baca: 10 Institusi Dunia Menanamkan Investasi Hingga 500 Juta Dolar AS di Kawasan Meikarta

Baca: 3 Alasan Jokowi Harus Pilih Ryamizard Ryacudu Sebagai Cawapresnya

Baca: Opus Park, Apartemen Mewah dengan Harga Terjangkau di Lingkungan Asri 

Di satu sisi pihaknya mendapat informasi harus mengurus perizinan ke tingkat kabupaten, tetapi di sisi lain ada pula informasi untuk mengurus izin ke tingkat provinsi.

“Misalnya kami bangun gedung di Cikarang, sejak 1991 sudah ada. Sekarang otonomi daerah, masalah ini urusan kabupaten, tapi ada yang bilang harus diurus ke gubernur,” kata Mochtar.

Mochtar mengeluhkan pemberitaan tentang dirinya itu disebabkan banyak orang yang kurang senang dengan pembangunan Meikarta, termasuk dari sisi harga jualnya yang relatif terjangkau.

Untuk suatu proyek properti di Indonesia, menurut dia, biaya pembangunannya secara umum sekitar Rp 9 juta per meter dan dijual Rp 13 juta per meter.

Mochtar mengaku, karena niatnya untuk membantu pemerintah menyediakan perumahan yang memadai, maka dia menjual dengan harga di bawah biaya pembangunan.

“Saya merasa kalau kami mau membantu pemerintah, kami menjual perumahan dengan harga yang lebih pantas. Maka kami menjualnya Rp 6 juta per meter persegi. Apakah saya mau rugi? Tapi saya tidak untung banyak,” tuturnya.

Baca: Berhasil Selamatkan Temannya, Mahasiswa Unhas Ini Kehilangan Nyawanya

Baca: Pengunjung Keluhkan Akses Masuk ke Area Bermain Anak di Taman Lapangan Banteng

Halaman
12
Editor: ahmad sabran
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help