Bekasi Anggarkan Rp 1 Triliun untuk 2 Kegiatan

Pemerintah Kota Bekasi diprediksi akan mengeluarkan anggaran hingga Rp 1 triliun hanya untuk dua kegiatan selama 2018.

Bekasi Anggarkan Rp 1 Triliun untuk 2 Kegiatan
Warta Kota/Muhammad Azzam
Tembok penuh coretan di dekat pintu utama Stadion Patriot Candrabhaga di Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi. 

PEMERINTAH Kota Bekasi diprediksi akan mengeluarkan anggaran hingga Rp 1 triliun hanya untuk dua kegiatan selama 2018.

Adapun dua kegiatan itu adalah gaji tenaga kerja kontrak (TKK) dan subsidi kesehatan yakni Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK).

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, lembaganya tengah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama DPRD Kota Bekasi. Penyusunan KUA-PPAS ini sebagai pedoman implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 pada triwulan keempat.

Sementara nilai APBD 2018 murni senilai Rp 5,6 triliun sempat mengalami defisit Rp 400 miliar akibat pemerintah meleset memproyeksikan nilai sisa lebih pengguna anggaran (Silpa) 2017.

"Kurang lebih Rp 1 triliun untuk biaya gaji TKK dan subsidi kesehatan," kata Dadang di Plaza Pemerintah Kota Bekasi pada Kamis (12/7).

Berdasarkan data yang diperoleh, Kota Bekasi akan mengucurkan dana sebesar Rp 700 miliar untuk menggaji sekitar 10.000 TKK. Sementara sisanya Rp 300 miliar akan dialokasikan untuk KS NIK.

Nilai belanja langsung untuk gaji TKK rupanya mengalami jumlah yang cukup signifikan dibanding tahun lalu. Pada 2017, jumlah TKK yang bertugas di 46 organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut mencapai 5.151 orang.

Melalui APBD 2017 saat itu, Kota Bekasi mengucurkan dana sebesar Rp 390 miliar untuk pemberian honornya tiap bulan. Sedang, untuk kartu sehat dibiayai mencapai Rp 150 miliar.

Meski begitu, Dadang mengaku, pemerintah daerah tetap mencari sumber pemasukan kas daerah. Seperti dana perimbangan dari pajak kendaraan dan parkir. Sebab, potensi pendapatan daerah dua item itu yang sangat besar. "Dana perimbangan antara kota dan provinsi sangat membantu pendapatan daerah," ujarnya.

Guna menjaga postur keuangan daerah, kata dia,pemerintah telah melakukan efisiensi anggaran. Apalagi tahun 2018 ini pada APBD murni saja sudah mengurangi kegiatan yang sifatnya tidak penting. "Kita sangat kecil untuk melakukan pembangunan di tahun 2018, karena kebutuhannya paling banyak untuk menutupi yang lain," ujarnya.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help