Home »

Bogor

Zonasi di PPDB Online Mayoritas Pengaduan ke Wali Kota Bogor Bima Arya

Seperti orang tua yang merasa telah bekerja keras, namun karena kalah point dengan zonasi, akhirnya mereka kecewa.

Zonasi di PPDB Online Mayoritas Pengaduan ke Wali Kota Bogor Bima Arya
Tribun Bogor
Wali Kota Bima Arya Sugiarto saat meninjau pelayanan di kantor Disdukcapil Kota Bogor, Selasa (3/7/2018). 

WARTA KOTA, BOGOR - Hingga saat ini aduan untuk pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2018, kepada Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sudah mencapai ratusan.

Seperti yang dikatakan Bima beberapa waktu lalu bahwa Pemkot menerima posko pengaduan melalui dirinya.

Bagi orang tua siswa yang ingin melaporkan atau mengadu mengenai PPDB bisa melalui bisa melalui surat atau datang menemui dirinya.

Saat ditemui TribunnewsBogor.com, di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, jalan Ir. Juanda, Kota Bogor, Rabu (11/7/2018), Bima mengaku saat ini banyak keluhan yang dialami orang tua terutama kaitan dengan jalur Warga Penduduk Setempat (WPS) atau sistem zonasi.

Sedikitnya ada ratusan aduan melalui media sosial.

"Yang masuk banyak, mendominasi aduan terkait kendala PPDB, ada ratusan yang masuk," paparnya kepada TribunnewsBogor.com

Menurutnya, sistem jarak (zonasi) yang dibuat oleh pemerintah menimbulkan banyak gejolak.

Seperti orang tua yang merasa telah bekerja keras, namun karena kalah point dengan zonasi, akhirnya mereka kecewa.

"Inikan kebijakan dari pusat yang ternyata menimbulkan banyak gejolak, saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan terkait sistem zonasi karena kemudian banyak yang merasa telah bekerja keras tetapi point nya kalah dengan yang dekat (zonasi)," terangnya.

Pihaknya pun tak serta merta merubah aturan tersebut, sebab kebijakan pusat harus ditaati.

"Dalam hal aturan kita tidak mungkin untuk melakukan perubahan karena itu kebijakan dari pusat harus ditaati," ujarnya.

Lanjutnya, yang harus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini adalah memberikan rekomendasi atau catatan pada Pemerintah Pusat.

"Kita hanya memberikan rekomendasi dan catatan yang bisa kita berikan ke pusat, evaluasi nya bagaimana ini, karena kita menerima banyak keluhan, inikan terkait dengan tujuan PPDB itu sendiri (zonasi) apakah dengan seperti ini pemerataan dari kualitas lembaga pendidikan tercapai, apakah dengan sistem zonasi ini kemacetan bisa terurai," tuturnya

"Dikhawatirkan adalah tidak ada insentif bagi siswa untuk belajar keras, ya karena point nya lebih tinggi tetap adalah zonasi itu, kita tidak bisa melanggar aturan karena semua kebijakan itu kita jalan kan. Tapi kita beri catatan dan rekomendasi kepada kementerian untuk evaluasi tahun berikutnya," tuntasnya. (Afdhalul Ikhsan)

Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help